Solusi Defisit BPJS Kesehatan Tunggu Hasil Audit BPKP

JAKARTA - Pemerintah masih mencari opsi untuk menambal defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tahun anggaran 2018. Berdasarkan laporan keuangan tahunan, BPJS Kesehatan tahun ini diperkirakan defisit sebesar 16,5 triliun rupiah.

"Kami sudah beberapa kali melakukan rapat teknis di kantor Kemenko PMK untuk bisa mengoordinasikan terkait masalah di BPJS. Ini pun juga sempat dibicarakan juga bersama Presiden, namun kelanjutannya tentu saja saya harus mengundang semua stakeholder yaitu Kemenkes, Kemenkeu, BPJS Kesehatan, dan Kemenkumham untuk bisa menyatukan pemikiran dan mencari solusi terbaik," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, di kawasan Istana Negara Jakarta, Selasa (7/8).

Puan menyebutkan, laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit. Pada 2014 defisit sebesar 3,8 triliun rupiah, 2015 naik menjadi 5,9 triliun rupiah, pada 2016 naik lagi menjadi 9,7 triliun rupiah, 2017 sedikit menurun menjadi sembilan triliun rupiah, dan pada 2018 diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 16,5 triliun rupiah.

Selain mencari opsi untuk mengatasi defisit, Kemenko PMK juga masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai defisit tahun berjalan 2018.
Halaman Selanjutnya....