Soal Harga BBM, Jokowi dan Sri Mulyani Kompak Lempar 'Sinyal Baru', Segera Naik?

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terlihat kompak melempar sinyal baru terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Melalui unggahan akun Instagram resminya, Jokowi dan Sri Mulyani berbicara soal bantuan sosial yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.

Jokowi menyampaikan hasil keputusan rapat terbatas bersama jajaran menterinya pada Senin (29/8). Ia mengungkapkan, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

Bansos yang mencapai Rp24,17 triliun, sebanyak Rp12,4 triliun akan disalurkan untuk bantuan langsung tunai (BLT), Rp9,6 triliun untuk bantuan subsidi gaji untuk 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi. Dana sebesar Rp2,17 triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan.

"Saya berharap agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," kata Jokowi, dikutip dari Instagram resminya @jokowi, Selasa (30/8).

Di sisi yang sama, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk melindungi rakyat. Ini seiring terjadinya guncangan global dalam bentuk disrupsi pasokan dan eskalasi geopolitik yang memicu kenaikan tajam harga pangan dan energi.

"Anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik melonjak 3 kali lipat mencapai Rp502 triliun dan masih akan naik lagi mendekati Rp698 Triliun. Pilihan kebijakan yang sangat sensitif dan sulit ini dilakukan untuk menjaga kepentingan seluruh rakyat," ucapnya.

"Anggaran subsidi BBM sangat besar diatas Rp600 triliun lebih dinikmati kelompok menengah atas. Hanya 5 persen subsidi solar dinikmati keluarga miskin. Sedangkan subsidi pertalite hanya 20 persen dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin," tambahnya.

Sri Mulyani juga membeberkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Dalam rapat itu memutuskan pemerintah akan menyiapkan Rp24,17 triliun untuk tambahan bantalan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut akan dibagikan kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat (KPM), yakni mereka yang masuk dalam 40 persen tak mampu.

"Diberikan bantuan sebesar Rp 150.000 selama 4 kali dengan total Rp 600.000. Anggaran Rp 9,6 Triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Dan bantuan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum yang berasal dari APBN (DAU dan DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek dan nelayan serta bansos tambahan." ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi berharap pengaihan bantuan subsidi BBM ke kelompok paling membutuhkan dan miskin dapat meringankan beban akibat tekanan kenaikan harga-harga yang meningkat.