SMK Pusat Keunggulan Harus Bermanfaat Bagi Sekolah Lain

JAKARTA - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan merupakan program pemerintah demi meningkatkan kualitas lulusannya. SMK Pusat Keunggulan nantinya harus memberi dampak bagi SMK lain sehingga tidak menjadi 'menara gading'.

"SMK Pusat Keunggulan bukan bertujuan membentuk sekolah favorit atau menjadikannya 'menara gading' bagi sekolah lainnya," kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto, di Jakarta, Sabtu (20/3).

Wikan menjelaskan SMK Pusat Keunggulan dapat menjadi penggerak bagi sekolah lainnya agar meningkatkan kualitas dan kinerja demi mencapai standar dunia kerja. Dengan begitu, jumlah lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan akan meningkat.

"Intinya, adanya kolaborasi sekolah yang ada di sekitarnya, SMK Pusat Keunggulan menjadi pengimbas bagi SMK lain. Infrastruktur yang kita berikan ke SMK Pusat Keunggulan boleh digunakan bersama dengan SMK lain untuk mengembangkan diri," jelasnya.

Sebagai informasi, 3000 lebih SMK sudah mendaftar program tersebut. Kemebdikbud masih terus menyeleksi pendaftar secara transparan bersama akademisi dan forum rumah vokasi.

Tak Selesaikan Masalah

Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur menilai model SMK Pusat Unggulan melalui skema afirmasi tak menyelesaikan masalah pokok SMK. Apalagi model program tersebut sebenarnya mirip dengan model sekolah penggerak dan guru penggerak Kemendikbud.

Dia menyarankan afirmasi SMK semestinya untuk sekolah SMK yang terpinggirkan. Pasalnya SMK tersebut yang sangat membutuhkan bantuan.

"SMK terpinggirkan ini yang akreditasi jurusannya rendah, yang serapan lulusannya rendah, yang bengkel dan ruang praktiknya minim, yang kompetensi gurunya belum baik. SMK seperti ini yang harus diafirmasi pemerintah," ucapnya.

Koordinator P2G Satriwan Salim menilai SMK Pusat Keunggulan, secara substansial bukan hal baru. Program ini juga tidak memberikan solusi atas persoalan fundamental SMK selama ini.

Dia menambahkan beberapa permasalahan SMK saat ini yaitu kuantitas dan kualitas guru produktif, kekurangan ruang bengkel dan praktik, kurangnya pemetaan SMK Negeri dan Swasta.

"Seunggul apapun jargon atau nama program revitalisasi SMK, sepanjang persoalan fundamental SMK tak dibenahi secara mendasar dan komprehensif, maka SMK masih akan bermasalah," imbuhnya.

Dewan Pakar P2G, Anggi Afriansyah, menyebut persoalan SMK berikutnya adalah kurikulum SMK banyak yang tidak relevan dengan dunia industri. Pelibatan industri sangat penting dalam mendesain kurikulum SMK, plus pemberian insentif kepada dunia industri, agar SMK dapat diterima DUDI.

"Di sisi lain, agenda SMK yang dibangun berbasis potensi daerah perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah daerah perlu memperhatikan potensi lokal dan menyelaraskannya dengan arah pendidikan di SMK," katanya. ruf/N-3