SMF-Kemenpar Dorong Pemulihan Ekonomi di Sektor Wisata

Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor pariwisata melalui dukungan pembiayaan pembangunan pondok wisata di destinasi pariwisata Indonesia.

"Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, di tengah pandemi ini SMF berkomitmen untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas," kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Sinergi itu diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Direktur SMF Trisnadi Yulrisman SMF dengan Direktur Akses Pembiayaan Kementerian Parekraf Hanifah dan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Parekraf Fadjar Hutomo.

Perjanjian kerja sama tersebut melingkupi lima hal yakni fasilitas dan koordinasi kebijakan kedua pihak dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan pondok wisata atau homestay di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

KSPN adalah kawasan pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional dan memiliki pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Selain itu, kerja sama juga mencakup pertukaran data dan atau informasi yang dibutuhkan, pembiayaan pondok wisata di destinasi pariwisata Indonesia meliputi pendanaan dan pemberdayaan lembaga penyalur.

Kemudian, pelaksanaan regulasi, profiling, promosi dan advokasi investasi serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pertumbuhan pembangunan homestay.

SMF dalam kerja sama ini berperan sebagai pemberi pembiayaan homestay kepada masyarakat di desa atau lokasi wisata melalui lembaga penyalur dan pemberdayaan lembaga penyalur di Daerah Super Prioritas (DSP).

Melengkapi peran tersebut, SMF berkoordinasi dengan Kementerian Parekraf melakukan pendampingan kepada lembaga penyalur dalam rangka peningkatan kapasitas dan meningkatkan peran masyarakat.Ant/E-10