"Smart City" Terus Digenjot

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya mewujudkan kota pintar atau smart city. Menurutnya smart city adalah jawaban terhadap tuntutan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi wilayah perkotaan di era digital. "Kota cerdas atau smart city menjadi solusi permasalahan perkotaan," kata Tjahjo, Kumolo ketika menghadiri acara Pembukaan Gerakan menuju 100 Smart City 2019di Jakarta, Rabu (15/4).Apalagi menurut Tjahjo, saat ini kalau merujuk pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, lebih dari 55 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan.

Tingkat urbanisasi pun cukup tinggi yakni 2,3 persen per tahun. Bahkan BPS memperkirakan pada tahun 2035 proporsi jumlah penduduk perkotaan mencapai 66,6 persen. "Ini menunjukkan kawasan perkotaan mempunyai daya tarik masyarakat," katanya. Tapi kemudian, lanjut Tjahjo, tingginya urbanisasi membuat perkotaan dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Salah satunya, tata guna lahan mengalami perubahan yang signifikan. Pada akhirnya, hal ini m e m i c u munculnya berb a g a i masalah antara lain pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas dan degradasi lingkungan."

Ini akhirnya berpengaruh kepada masalah sosial dan ekonomi masyarakat," ujarnya. Kota cerdas atau smart city, menurut Tjahjo, bisa jadi solusi. Setidaknya untuk menjawab permasalahan yang muncul di wilayah perkotaan. Termasuk menjawab makin tingginya kebutuhan tuntutan masyarakat kota. Terlebih di era digital seperti sekarang ini. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat makin tinggi.

Misal dalam pelayanan publik, masyarakat perkotaan yang notabene adalah warga yang melek informasi menuntut layanan yang serba cepat, inovatif, efesien dan efektif. " Peme rintah sendiri telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Di dalam Perpres tersebut, salah satunya mengamanatkan pengembangan kota cerdas yang berdaya saing, berbasis teknologi dan budaya lokal," katanya. Tentu kata dia, untuk mewujudkan smart city dibutuhkan langkah-langkah untuk mendukung itu.

Namun Tjahjo yakin smart city bisa mendorong pengembangan perekonomian kota. Sekaligus membangun pencitraan kota. Ujungnya tentu pada pencitraan bangsa. Karenanya diperlukan infrastruktur dan pelayanan publik. Dukungan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu syarat mutlak mewujudkan smart city.

Sejumlah Aspek

Enam aspek itu kata Tjahjo adalah ekonomi cerdas (smart economy), masyarakat yang cerdas (smart people), pemerintahan yang cerdas (smart government), mobilitas yang Cerdas (smart mobility), lingkungan yang cerdas (smart enviroment) dan peningkatan kualitas hidup yang cerdas (smart living). Keenam aspek tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam sistem pemberian layanan antara pemerintah, badan usaha dan antar instansi pemerintah dengan badan usaha. Terkait gerakan menuju 100 Smart City itu sendiri menurut Tjahjo, gerakan telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2017.

Pada ahun 2018, gerakan smart city telah dilaksanakan di 75 kabupaten atau kota. Pemerintah tentunya terus melakukan pendampingan terutama dalam penyusunan masterplan smart city. Saat ini pada tahun 2019, telah ditetapkannya 25 kabupaten atau kota yang menjadi target terakan menuju 100 smart city pada tahun 2019. ags/AR-3