Skema Perdagangan Bebas Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Pemerintah diminta mengevaluasi kerja sama perdagangan bebas, termasuk yang melibatkan Tiongkok. Sebab Indonesia kerap dirugikan, apalagi pemerintah tidak mengatur secara cermat setiap produk yang dikenakan tarif nol persen.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, mengatakan yang prioritas dievaluasi pemerintah adalah kerja sama perdagangan bebas yang melibatkan Tiongkok. "Ini penting karena posisi Indonesia dirugikan," tegasnya, Minggu (8/10).

Eugenia hendak merespons langkah pemerintah Indonesia yang segera memberlakukan berbagai peraturan untuk memperketat arus masuk barang impor.

Perdagangan bebas yang merugikan itu contohnya, kata dia, yakni dalam kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), barang masuk dari Tiongkok tarifnya 0 persen. Namun, barang sama dari Indonesia dikenakan tarif tinggi, sebagai contoh lima persen untuk produk kertas.

"Kenapa demikian karena mereka menganalisis dengan cermat dan detail barang-barang apa saja yang termasuk dalam kesepakatan, sementara Indonesia sembarangan menentukan barang-barangnya yang masuk dalam kesepakatan," ucap Eugenia.
Halaman Selanjutnya....