Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi

GRESIK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di lapangan banyak masalah. Karena itu, menurut presiden, sistem tersebut perlu dievaluasi.

"Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi. Tapi, tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi ketika ditanya wartawan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, usai kunjungan kerjanya dalam rangka membagikan 3.200 sertifikat tanah, Kamis (20/6).

Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa di beberapa wilayah Jawa Timur dan provinsi lainnya mengeluhkan proses PPDB sistem zonasi. Sistem ini, dinilai membuat bingung saat mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.

Sejumlah orang tua siswa juga sempat mendatangi kantor Dinas Pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun untuk melakukan protes pelaksanaan sistem tersebut.

Bahkan, persoalan PPDB di Surabaya membuat aksi ratusan wali murid di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya nyaris ricuh.

Wali murid SDN Barata Jaya Surabaya, Fitri Suhermin, mengaku kecewa karena peladen (server) yang telah ditutup pada Rabu (19/6) malam dibuka kembali pada Kamis pagi. "Kami ingin server ditutup dan PPDB zonasi dibatalkan," ujarnya.

Fitri kecewa karena pada PPDB sistem itu mengakibatkan anaknya tidak bisa masuk ke SMPN 8 yang jaraknya hanya 700 meter dari rumahnya. "Yang diterima NUN (Nilai Ujian Nasional) lebih kecil, tapi jaraknya emang lebih dekat," ujarnya.

Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun, Eddie Sanyoto, juga mengaku prihatin terhadap polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Apalagi di kotanya, menjelang penutupan pendaftaran ada dua sekolah dari enam SMA negeri yang pagunya belum terpenuhi. Sementara empat SMA negeri jumlah pendaftar justru membludak.

"Kami prihatin dengan polemik PPDB siswa jenjang SMA/ SMK. Ini sudah kami prediksi sejak awal. Harapan kami pemerintah daerah bisa turun tangan, agar ada komunikasi dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masalah ini," kata Eddie.

Di Tulungagung, ratusan pendaftar calon siswa baru di sejumlah SMP Negeri Tulungagung, Jawa Timur, terdeteksi berjarak ribuan kilometer karena salah melampirkan data azimuth.

Pantauan berdasar data penerimaan siswa baru dari jalur zonasi yang dirilis di situs ppdb.tulungagung.net, beberapa siswa bahkan terdeteksi berdomisili hingga radius 17,8 ribu kilometer.

Siswa atas nama Tio Ahmad Dani asal Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo itu terdaftar di SMPN 2 Karangrejo. Alamat desa asalnya dengan sekolah harusnya tidak lebih dari dua kilometer. Namun, karena salah input data azimuth, siswa ini seolah terdaftar berasal dari luar negeri.

Perketat Pengawasan

Secara terpisah, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Suaedy, mengatakan PPDB sistem zonasi masih berpotensi munculnya pungutan liar (pungli). "Meski telah menggunakan sistem zonasi, tapi pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB masih harus terus dilakukan," katanya.

Ia menyebut proses pengawasan terhadap PPDB ini akan dilakukan oleh Ombudsman di masing-masing wilayah. "Semua berpotensi kalau tidak ada pengawasan. Kami melakukan pengawasan melalui perwakilan Ombudsman di daerah," jelasnya.

Pengamat Pendidikan, Itje Chodidjah juga menilai tidak menutup kemungkinan pungli masih ada dalam PPDB kali ini. Ia yakin masih ada orang-orang tertentu yang mau mencari celah untuk melakukan hal itu.

"Jadi, masyarakat masih ada yang tidak rela kalau anaknya tidak berada di sekolah favorit. Kadang-kadang sekolah itu membantu keinginan orangtuanya. Itu yang saya rasa orang tua punya keinginan untuk melakukan itu," jelasnya.

Pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan dengan PPDB sistem zonasi, semua praktik kecurangan, seperti jual beli kursi bisa terbongkar.SB/ruf/Ant/E-3