Sistem yang Rugikan Petani Harus Dibasmi

Menurutnya, segelintir orang tersebut menikmati keuntungan berpuluh tahun hingga menyebabkan anggaran negara defisit. "Seharusnya, yang menikmati untung dari impor adalah negara, tapi kenyataannya adalah pedagang," katanya.

Dicontohkan, harga pangan, termasuk bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia Bagian Timur yang sejak belasan tahun lalu selalu dua kali lipat harganya. Namun, selama itu pula tidak ada yang mengeluh, padahal yang diuntungkan adalah pedagang dan membuat petani rugi karena menyubsidi orang kaya di Ibu Kota.

Sedangkan masyarakat Papua, Maluku, Sumatera yang terpencil harus membayar pangan lebih mahal dari Jakarta. Malah, harga-harga di Papua dua kali lipat, sedangkan penduduknya tetap miskin. "Bukankah ini kejahatan karena pedagang diuntungkan, tetapi mematikan produktivitas dan petani Indonesia," tegas Gatot.

Pemerintah seharusnya menerapkan mekanisme harga petani yang layak melalui peningkatan produksi nasional dan produktivitas sehingga kebutuhan impor berkurang menjadi impor substitusi. Melalui mekanisme ini, uang devisa yang habis untuk petani asing akan berputar di petani dan rakyat Indonesia. "Negara diuntungkan dengan harga layak. Daya beli masyarakat sama untuk produk yang sesuai harga pasar, daripada kelebihan uang beli pulsa dan kredit motor, kan lebih baik untuk dukung petani," ujar Gatot.

Lebih dari itu, imbuh Gatot, negara dan rakyat diuntungkan jika uang berputar di dalam negeri, bukan lari ke luar negeri. Negara diuntungkan karena tumbuh bersama, bukan seperti saat ini rakyat sengsara, tapi pengusaha untung sendiri. "Sistem satu bangsa mati yang disebabkan oleh segelintir orang harus dihapus. Harga produk pangan petani Indonesia harus untung yang layak. Tidak bisa menggunakan patokan harga pangan impor yang disubsidi dan didumping oleh negara eksportir untuk menggerus devisa Indonesia," katanya.
Halaman Selanjutnya....