Sistem yang Rugikan Petani Harus Dibasmi

» Krisis pangan mengancam karena terjebak pada sistem yang selalu mengandalkan impor.

» Pemerintah mestinya menerapkan mekanisme harga petani yang layak melalui peningkatan produksi.

JAKARTA - Pemerintah mesti menghapus sistem yang merugikan petani nasional agar Indonesia bertahan sebagai negara berdaulat dan merdeka. Untuk itu, di saat pandemi ini pemerintah mesti mengendalikan impor pangan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nantinya, seluruh impor pangan harus di tangan negara dan keuntungannya harus dipegang negara, bukan oleh pedagang.

Pemerhati pertanian dari Lembaga Pojok Desa, Gatot Guntur Bimo, mengatakan setelah Indonesia mengalami krisis akibat beban obligasi rekap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bunga-berbunga menjadi 400 miliar dollar AS, kini ancaman krisis pangan mengadang akibat terjebak pada sistem yang selalu mengandalkan impor pangan untuk kebutuhan dalam negeri.
Halaman Selanjutnya....