Sistem Perizinan Harus Melindungi Hak Asasi Manusia

Jakarta - Presiden Jokowi kembali mengkritik tata perizinan di Indonesia yang masih berbelit dan lambat. Dalam kritikannya Presiden meminta para menteri dan kepala daerah jangan mempersulit apabila ada pengusaha yang hendak menanamkan investasinya, terutama jika investasi itu berorientasi pada ekspor dan substitusi barang-barang impor. Tapi hendaknya, sistem perizinan tak hanya harus cepat.

Namun juga harus melindungi hak asasi manusia. Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (14/5).

Menurut Wahyu, pernyataan Presiden Jokowi tersebut seakan menegasikan tiga fungsi utama dari sistem perizinan, yakni pertama untuk mengidentifikasi pola pertanggungjawaban bisnis, kedua sebagai alat monitoring keuangan demi kepentingan pajak, dan ketiga yang terpenting sebagai alat negara memenuhi kewajibannya menjaga, menghargai dan memenuhi hak asasi warga negaranya. ags/AR-3