Sistem Pencegahan dan Sinergi Para Pihak, Membuat RI Mampu Turunkan Karhutla Signifikan

"Sejak 2016, setelah karhutla yang besar di tahun 2015, kita melakukan pendekatan pencegahan dengan serangkaian perubahan dalam perencanaan, sumber daya manusia, penganggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), pelibatan para pihak atau stake holder, dan pelibatan masyarakat d tingkat tapak atau desa," ungkap Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Manajemen Landscape Fire, Raffles B Panjaitan dalam keterangan tertulis dari arena COP26, Glasgow, Minggu (7/11).

Raffles mengatakan, sebelum 2016 tidak pernah dilakukan pencegahan di tingkat tapak atau desa. Dengan strategi pencegahan mulai di tingkat tapak /desa dan kita memiliki database potensi karhutla di 13 provinsi rawan karhutla (bekerja sama dengan Kementerian Desa maka penanganan karhutla jadi lebih efektif.

Mantan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2013-2019 ini lebih lanjut mengatakan, menajemen pengendalian karhutla selama periode 2016-2021 dilakukan di tingkat tapak dengan patroli terpadu, patroli rutin, patroli mandiri, dengan para Babinkamtibmas (Polri), Babinsa (TNI) menggandeng organisasi keagamaan dalam kampanye pencegahan karhutla, koordinasi dan komunikasi intensif antar stakeholder, dan pelaksanaan operasi TMC

"Untuk Penanggulangan saat terjadi karhutla, dilakukan monitoring dan deteksi dini groundcheck hotspot, pemadaman darat, pemadaman udara. Sedangkan penanganan pasca karhutla dilakukan dengan penghitungan luas areal terbakar dan emisi karhutla, kemudianpenegakan hukum oleh KLHK dan Polri," ujar Raffles.

Lebih lanjut Raffles menjelaskan langkah besar yang dilakukan sejak 2016 juga meluncurkan aplikasi kebakaran dini hutan bernama SiPongi. Aplikasi tersebut bisa dilihat dalam laman web http://sipongi.menlhk.go.id/ guna meminimalisasi bencana tersebut, pihak Kementerian LHK.
Halaman Selanjutnya....