Sistem Pembayaran Lebih Efisien

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan perbankan di Jakarta, Kamis (3/5), meluncurkan Kartu Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai wujud interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) secara penuh dalam ekosistem pembayaran retail. Dengan peluncuran kartu tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan sistem pembayaran yang lebih efisien.

Dalam kesempatan itu, hadir Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Menteri Sosial Idrus Marham, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Heru Kristiyana, dan Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo. Menurut Agus, GPN telah diimplementasikan secara penuh dan digunakan secara luas oleh masyarakat berkat kerja sama yang harmonis dan sinergis antara BI, pemerintah, OJK, serta industri perbankan dan sistem pembayaran.

"Penggunaan kartu berlogo GPN memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan kartu ATM/debet dengan logo GPN di seluruh ATM dan terminal pembayaran dalam negeri," kata Agus. Masyarakat, lanjut Agus, dapat bertransaksi menggunakan kartu tersebut dengan biaya lebih rendah. Bahkan, khusus bagi penerima bantuan sosial pemerintah, tidak dikenakan biaya pada saat melakukan pencairan.

Bagi bank, kehadiran GPN dapat memperluas akseptasi nasabah melalui kemudahan akses terhadap seluruh kanal pembayaran. Bank tidak perlu berkompetisi dalam menyediakan infrastruktur kanal pembayaran, sehingga dapat lebih leluasa dan fokus dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya.

Untuk mendukung implementasi GPN, pada kesempatan tersebut juga disampaikan pernyataan komitmen dari tiga Lembaga GPN, yaitu Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) dan Lembaga Switching yaitu, Artajasa, Rintis, Alto, dan Jalin. ASPI, jelasnya, bertugas sebagai lembaga standar kartu ATM/Debet dan uang elektronik, sedangkan Artajasa, Rintis, Alto, dan Jalin sebagai penyelenggara pemrosesan data transaksi pembayaran domestik secara aman dan efisien sebagai Lembaga Switching.

Lebih Hemat

Agus menambahkan penggunaan sistem GPN pada kartu debet untuk mesin ATM dan electronic data capture (EDC) dapat menghemat tarif transaksi pembayaran hingga 1,8 triliun rupiah per tahun. Agus menjelaskan kartu yang digunakan pada ATM atau EDC yang berbeda akan dikenakan tarif transaksi pembayaran (MDR) sampai 2-3 persen per transaksi bagi pedagang.

Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan penerapan sistem GPN dapat berkontribusi positif pada upaya pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin melalui efisiensi bantuan sosial nontunai. Dia menjelaskan peran GPN berkaitan dengan dua sistem lain, yaitu penyaluran bantuan sosial secara nontunai dan bank data terpadu.

Melalui keterkaitan tiga sistem tersebut, Idrus menilai penyaluran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) akan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal tersebut dinilainya akan mampu membantu pencapaian target penurunan persentase penduduk miskin dari 10,12 persen penduduk nasional menjadi 9 persen pada 2019. "Kalau ini bisa dilakukan, salah satu yang memiliki kontribusi besar adalah melalui GPN," kata Idrus.

bud/Ant/E-10