Singapura Melarang Aktivitas Pengumpulan Dana Politik dan Kampanye untuk Pemilu Indonesia di Negara Itu

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri atau Ministry of Home Affairs (MHA) pada Kamis (4/1), mengeluarkan larangan bagi individu yang berkunjung, bekerja atau tinggal di Singapura, menggunakan negara tersebut untuk berkampanye atau mengumpulkan dana untuk tujuan politik asing.

Dikutip dari The Straits Times, kementerian tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengetahui tuduhan yang beredar online baru-baru ini bahwa Singapura mungkin digunakan sebagai platform untuk pemilihan presiden Indonesia yang akan datang pada bulan Februari.

Hal ini, tambahnya, termasuk klaim bahwa ada dana di Singapura yang dimaksudkan untuk mendukung kandidat tertentu.

"Pemerintah Singapura mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap masuknya politik negara lain ke Singapura," kata MHA.

"Orang-orang yang berkunjung, bekerja atau tinggal di Singapura tidak boleh menggunakan Singapura untuk melakukan kampanye politik atau penggalangan dana untuk memajukan agenda politik di luar negeri."

MHA menambahkan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap individu atau kelompok yang kedapatan melakukan hal tersebut, seperti penghentian fasilitas imigrasi yang dapat mencakup izin tinggal, pekerjaan, dan kunjungan.

Dalam saluran video YouTube milik mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, Singapura disebut-sebut sebagai negara yang diduga terlibat dalam skema manipulasi pemilu 2024, bersama Tiongkok dan Amerika Serikat.

Video berdurasi 53 menit tersebut, yang pertama kali ditayangkan pada tanggal 26 November 2023 dan telah ditonton lebih dari dua juta kali, memperlihatkan Abraham berbicara dengan pengusaha dan analis geopolitik, Mardigu Wowiek Prasantyo, tentang bagaimana berbagai kekuatan asing bersaing untuk mendapatkan pengaruh dalam politik Indonesia.

Kedua tokoh tersebut membahas, antara lain, bagaimana seorang calon presiden dan pasangannya bisa menyimpan sejumlah besar uang di Singapura, yang bisa digunakan untuk pemilu jika diperlukan. Mereka tidak mengidentifikasi siapa pasangan tersebut.

Pada bulan Desember, The Straits Times melaporkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mendeteksi lonjakan signifikan dalam transfer dana mencurigakan yang melibatkan ratusan juta dolar, yang melibatkan ribuan individu yang terkait dengan berbagai partai politik.

Salah satu metode kreatif untuk mendukung biaya kampanye adalah dengan menggunakan perusahaan ekuitas swasta di luar negeri yang berpura-pura meminjamkan uang kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis di Jakarta yang menggunakan dana tersebut untuk kegiatan kampanye.

Lebih dari 204 juta orang berhak memilih dalam pemilihan presiden Indonesia pada 14 Februari.

Tiga pasangan calon dalam pemilu mendatang adalah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, 54 tahun, dan pasangannya, Muhaimin Iskandar, 57; mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 55 tahun, dan Menteri Keamanan Mahfud MD, 66 tahun; dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, 72 tahun, dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun.