Silpa 13,16 Triliun Rupiah untuk Program Prioritas

Meski sisa lebih pembiayaan sisa untuk program prioritas DKI, pemanfaatan sisa anggaran tetap mengacu dari musyawarah rencana pembangunan.

JAKARTA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2017 menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 13,16 triliun rupiah.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan, sisa anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai program prioritas Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, lewat APBD Perubahan 2018

"Jadi, pertama nanti dibicarakan buat program prioritas. Dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) juga kasih pengarahan prioritas nasional, prioritas gubernur," kata Saefullah, di DPRD DKI, Senin (2/7)

Sejumlah program prioritas yang dimaksud antara lain program DP nol rupiah, OK OCE, dan OK Otrip. Kendati demikian, pemanfaatan sisa anggaran ini akan tetap mengacu dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) untuk menampung usulan dari masyarakat. Saefullah mengingatkan, nantinya program-program yang masuk dalam APBD P harus yang bisa segera dieksekusi

"Masyarakat yang minta harusnya mengukur juga tentang waktu eksekusinya itu. Jangan sampai sudah dianggarkan, kemudian enggak bisa dikerjakan," ujar dia.

Dalam pidato pertanggungjawabannya di DPRD DKI, Gubernur Anies Baswedan memaparkan, dari total APBD 2017 yang dianggarkan sebesar 71,89 triliun rupiah, total realisaai belanja tidak langsung sebesar 27,3 triliun rupiah.

Anies juga menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2017 tercapai melebihi target. Dari target 62,51 triliun rupiah, PAD 2017 tercapai hingga Rp64,82 triliun.

Pencapaian target PAD 2017 ini diketahui berdasarkan laporan pertanggung jawaban APBD DKI 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta. "Pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta pada 2017, telah melewati batas target yang telah ditetapkan. Pendapatan untuk tahun anggaran 2017 terealisasi 103 persen," ungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidato penyampaian LPJ APBD DKI 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Anies menuturkan, pendapatan tersebut terdiri dari PAD dengan realisasi Rp43,90 triliun atau 105,31 persen dari target 41,68 triliun rupiah. Komponen kedua adalah realisasi pendapatan transfer, sebesar 18,96 triliun rupiah atau 101,46 persen dari target 18,69 triliun rupiah.

Komponen ketiga adalah realisasi lain-lain pendapatan yang sah 1,95 triliun rupiah atau 91,52 persen dari target 2,13 triliun rupiah.

Sementara untuk belanja daerah Pemprov DKI tahun anggaran 2017, yaitu sebesar 51,05 triliun rupiah. Jumlah itu merupakan total dari realisasi belanja langsung sebesar 27,32 triliun rupiah dan realisasi belanja tidak langsung senilai 23,73 triliun rupiah.

"Salah satu komponen dari belanja langsung adalah belanja modal di antaranya belanja tanah 1,29 triliun rupiah, belanja peralatan dan mesin 1,93 triliun rupiah, belanja gedung dan bangunan 5,83 triliun rupiah serta belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 1,97 triliun rupiah," kata Anies.

Selain itu, Anies memaparkan mengenai neraca daerah dan arus kas. Posisi neraca daerah per 31 Desember 2017, kata Anies, sebesar 929,19 triliun rupiah.

"Secara garis besar dapat saya sampaikan posisi neraca daerah per tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari aset Rp 464,6 triliun, kewajiban sebesar 2,67 triliun rupiah dan ekuitas sebesar Rl 461,92 triliun," ujar Anies.

Sekadara informasi, dalam sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Tri Wisaksana. Hadir juga wakil ketua DPRD lainnya yakni Abraham Lunggana (Haji Lulung).

emh/P-5