Sikap UGM: Setop Halalkan Segala Cara

Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM, Mohtar Mas>oed mengatakan, perbedaan pilihan politik dan identitas dalam berpolitik merupakan hal yang wajar, namun sebaiknya elite politik tidak menjadikan perbedaan identitas tersebut untuk memobilisasi massa apalagi menjurus sikap agresif dan anarkis.

"Pelajaran kita ke depan, mobilisasi musti dikurangi dan dihilangkan, meski identitas tidak bisa dihilangkan namun jangan dimobilisasi," ujarnya. Psikolog UGM, Koentjoro menilai kerusuhan yang terjadi pada aksi massa di ibukota dan di beberapa daerah disebabkan dampak penyebaran berita bohong di media sosial.

"Informasi beredar dengan cepat kadang memunculkan pemahaman yang salah, diserap dan dimaknai secara berbeda," katanya. Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi kerakyatan UGM, Fahmi Radhi mengusulkan pemerintah dan DPR segera mengevaluasi UU Pemilu. Ini penting agar Ke depan tidak terjadi lagi polarisasi selama pemilu.

YK/AR-3