Siap Wujudkan Ekosistem Perikanan Terintegrasi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, siap membangun ekosistem perikanan Indonesia lewat kolaborasi antara BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
"Tantangan di sektor perikanan sangat kompleks, kita harus ikut perubahan, kalau kita berdiam diri, kita tidak akan ke mana-mana," ujar Erick saat menjadi narasumber dalam Munas IV KNTI bertajuk Aksi Kolaborasi Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional menuju Indonesia yang Mandiri, Adil, Makmur, dan Lestari di Jakarta, Selasa (19/7).
Melalui keterangan tertulisnya, Erick juga mengatakan bahwa ia mendorong BUMN seperti Himbara, Perindo, Perinus hingga PNM untuk terlibat dalam ekosistem tersebut.
Menteri BUMN ini mengatakan bahwa nelayan memegang peran penting bagi masa depan ekonomi serta kedaulatan pangan bangsa. Erick menyebut 54 persen asupan protein nasional merupakan kontribusi nelayan melalui produk ikan dan makanan laut lainnya.
Erick ingin ekosistem perikanan meniru jejak kesuksesan ekosistem pertanian dalam Program Makmur. Menteri BUMN menyampaikan program makmur yang terintegrasi dari hulu ke hilir telah menjangkau 200 ribu hektare pada empat komoditas utama yakni sawit, tebu, jagung, dan padi. "Dengan fokus pada produk yang laku di pasar itu, pendapatan petani naik 46 persen," ujar dia.
Oleh karena itu, kata Erick, BUMN bertekad mewujudkan kesejahteraan nelayan dan memetakan kebutuhan para pahlawan maritim bangsa melalui tiga inisiatif. Pertama, pendanaan nelayan dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan PNM di sektor perikanan.
Erick mengatakan serapan KUR di nelayan baru sebesar 2,1 triliun rupiah dari total KUR yang mencapai 388 triliun rupiah. Begitu pula dengan serapan PNM Mekar di nelayan yang baru 1,6 triliun rupiah dari total alokasi yang disediakan sebesar 46 triliun rupiah.
Kemudian, kata Erick lagi, BUMN juga mendukung sarana perikanan dengan memperbaiki tata kelola BBM agar nelayan dapat akses BBM yang berkelanjutan. Erick menilai perbaikan tata kelola BBM dapat memotong hingga 60 persen pengeluaran nelayan. Menteri BUMN pun menawarkan para nelayan membentuk sebuah koperasi. Dengan begitu, Pertamina akan memiliki data yang jelas dalam menyalurkan solar bersubsidi. Ant/N-3