Setop Bayar Bunga Obligasi Rekap yang Sedot Hak Rakyat Miskin

"Setelah krisis berlalu dan bank-banknya sudah berdiri kokoh dengan modal yang sangat kuat, kenapa negara harus terus menopang mereka padahal sudah tidak sakit lagi? tanya Badiul.

Anehnya, untuk menopang bank yang sudah banyak dimiliki para konglomerat itu, menggunakan pendapatan negara yang dihimpun dari rakyat termasuk kelompok masyarakat miskin. Padahal, penerimaan negara yang dihimpun dari pajak juga mempunyai tujuan mulia yakni untuk didistribusikan kembali melalui pembangunan terutama program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan miskin.

"Kalau sekarang angka kemiskinan masih tinggi termasuk stunting yang masih tercatat 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita berarti belanja yang seharusnya digunakan negara membantu gizi ibu hamil dan balita justru disedot bank-bank milik para konglomerat. Rasa keadilannya di mana, ini tindakan kejahatan kemanusiaan yang didesain dari dulu untuk melanggengkan bisnis para perampok uang negara itu," kata Badiul.

Kerugian negara akibat obligasi rekap BLBI kalau ditotal, jelas Badiul, sudah sekitar 5.000 triliun rupiah karena dihitung bunga berbunga selama 24 tahun sejak 1998 dengan bunga tetap (fix) 11,375 persen per tahun dan dibayar dengan SBI yang berbunga juga.

Skandal tersebut sebenarnya banyak diketahui orang-orang di pemerintah, terutama yang pintar-pintar, sayangnya untuk menyatakan itu bergantung apakah mereka punya hati untuk rakyatnya, atau membiarkan ini sampai puluhan tahun ke depan.
Halaman Selanjutnya....