Setop Bayar Bunga Obligasi Rekap yang Sedot Hak Rakyat Miskin

» Salah satu kejahatan dalam penempatan obligasi rekap adalah membuat surat utang tersebut marketable securities.

» Hentikan ketidakadilan dengan mensubsidi konglomerat, sementara bayi yang baru lahir dibiarkan stunting.

JAKARTA - Pemerintah diharapkan punya kemauan kuat untuk menjalankan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) BLBI yang dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam rekomendari Pansus, salah satunya meminta pemerintah menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi (rekap bonds) perbankan karena terbukti telah menyedot hak rakyat miskin.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Rabu (22/6), mengatakan pembayaran obligasi rekap ke bank-bank penerima saat krisis moneter 1998 lalu, telah memaksa pemerintah mengalokasikan dari belanja negara tiap tahun sekitar 50-60 triliun rupiah. Bunga tersebut diterima bank sebagai penerimaan lain-lain, padahal awalnya ditujukan untuk memperkuat modal bank agar tidak kolaps saat krisis.
Halaman Selanjutnya....