Setiap Warga Negara Wajib Jaga Keamanan dan Pertahanan NKRI

Strategi dalam menjaga keamanan dan perta-hanan demi kedaulat-an Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) me-rupakan tanggung jawab bersa-ma setiap warga negara. Sebab, warga negara wajib menjalankan cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa In-donesia dan seluruh tumpah da-rah Indonesia."Dalam melindungi bangsa Indonesia menjadi kewajiban seluruh warga negara. Dengan komponen utama adalah TNI dan Polri, dan komponen pen-dukung adalah seluruh warga negara," ujar Kepala Staf Ang-katan Laut (KASAL), Laksa-mana Siwi Sukma Adji, dalam acara Round Table Discussion dengan tema Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Ke-amanan Menurut UUD NRI Tahun 1945, di Gedung Nusan-tara IV, Kompleks Parlemen, Se-nayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Laksamana Siwi menjelas-kan, bahwa ancaman terhadap keamanan dan pertahanan NKRI bisa datang darimana sa-ja, salah satunya dari wilayah maritim yang merupakan salah satu tanggungjawab kesatuan yang dipimpinnya. Untuk men-jaga keamanan maritim, KASAL mengimbau agar seluruh ele-men masyarakat bisa memban-tu TNI-Polri dalam menjaga sta-bilitas laut Indonesia."Bagaimana seluruh elemen terpadu dalam rangka bela nega-ra. Beberapa negara seperti Chi-na, Vietnam, Malaysia, meman-faatkan kapal ikan, kapal niaga, kapal-kapal pemerintah, untuk menjaga wilayah," terangnya.

Kemudian, Kepala Staf Ang-katan Darat (KASAD), Jenderal Andika Perkasa, mengatakan bahwa salah satu untuk mem-perkuat personil TNI dalam men-jaga kedaulatan bangsa adalah memperkerjakan tentara reserve atau cadangan. Menurutnya, wa-cana tersebut adalah cara yang kreatif daripada menambah ten-tara reguler yang memerlukan anggaran yang besar."Jumlah tentara kita hanya 318 ribu. Sebagai contoh, dalam rangkan menjaga Pemilu 2019 lalu yang memiliki 800 ribuan TPS, personil kita tidak cukup. Kalau kita hanya berpatokan dengan menambah pasukan reguler, itu dead end, karena anggarannya sangat besar," tuturnya.

Jenderal Andika menjelas-kan, bahwa tentara reserve merupakan tentara part time yang banyak digunakan negara-negara maju. Ia mencontohkan, Amerika Serikat yang memili-ki anggaran militer terbesar di dunia saja masih mengandalkan pasukan reserve untuk menjaga keamanan di negara bagian, bah-kan di antaranya ada yang diikut-kan ke dalam pasukan tempur."Sehingga, solusi tersebut menurut saya sangat menarik karena masih digunakan oleh negara-negara maju. Jangan sam-pai kita dibatasi oleh anggaran dengan jumlah personil reguler yang segini-gini saja," imbuhnya.

Sedangkan Kepala Staf Ang-katan Udara (KASAU), Marsekal Yuyu Sutisna, mengatakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan alutsista untuk menopang ke-kuatan TNI AU. Sebab, wilayah Indonesia yang terdiri dari kepu-lauan dan dikelilingi laut, serta berbatasan langsung dengan berbagai negara, memerlukan alutsista angkatan udara yang mumpuni. Selain itu, pembentu-kan pangkalan militer juga meru-pakan prioritas untuk mem-perkuat armada pertahanan."Skema kekuatan militer yang disebut postur TNI AU tentunya membangun konsep pemba-ngunan kekuatan yang berdasar-kan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengha-dapi ancaman kedaulatan bang-sa," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Laut, Hasyim Djalal, membe-rikan catatan bahwa peralatan dan keamanan perlu ditingkat-kan. Hal itu mengingat selama ini kekurangan anggaran negara di bidang pertahanan cukup mem-prihatinkan dibandingkan negara lain. Misalnya, pada 2012 angga-ran pertahanan Indonesia hanya 7 Miliar Dolar AS, sementara Chi-na 110 Miliar Dolar AS, India 60 Miliar Dolar AS, Amerika Serikat 739 Miliar Dolar AS, dan Singapu-ra 9,39 Miliar Dolar AS."Sampai saat ini anggaran per-tahanan Indonesia tidak pernah satu persen dari GDP," imbuhnya.

Selain itu, Hasyim meng-ingatkan agar aparat pertahan-an memperhatikan keamanan bawah laut. Ia pun mencontoh-kan Cina yang telah memperli-hatkan kemampuannya meng-awasi underwater threats di Laut Cina Selatan dan di udaranya. Ia berasumsi, bahwa geopolitik dan geostrategis Indonesia sedang terjepit oleh Cina dan QUADS (AS, Jepang, Australia, dan India)."Kita harus memperkuat underwater dan air defence di samping pertahanan darat, dan mampu menghadapi underwa-ter devices dan drones (UDT) yang barangkali banyak dipasang oleh QUADS di perairan Indone-sia dan ZEE-nya," ucapnya.

Untuk diketahui, Lembaga Pengkajian MPR RI menyeleng-garakan acara Round Table Dis-cussion dengan tema Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945. Pengisi materi dihadiri oleh KASAD, KASAL, KA-SAU, Kepala BSSN, Kepala BIG, Pihak Polri, serta para akade-misi. Nantinya, hasil dari diskusi tersebut akan menjadi suatu rekomendasi yang akan diserah-kan ke stakeholder terkait terma-suk MPR, DPR, hingga Presiden.Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, Rully Chairul Azwar, mengungkapkan bahwa pembahasan wilayah negara, pertahanan keamanan nega-ra menurut konstitusi masih merupakan topik yang hangat, up to date dan penting dalam berbagai forum diskusi di In-donesia. Pembahasan wilayah negara dan hankam, lanjut Rully, menjadi penting sebab dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.