Setelah Pilkada, Kita Tinggal Menyukseskan Pemilu Serentak 2019

Pemilih pun bisa menunaikan hak pilihnya dengan tenang. Padahal, aroma Pilkada Serentak 2018 sudah berbau pemilihan presiden, tapi pemilih sudah dewasa dalam menentukan hak pilihnya.

Pascapilkada serentak tinggal menyongsong pesta demokrasi yang lebih besar lagi, yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang digelar serentak pada 2019.

Untuk mengupas itu lebih jauh, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana hasil evaluasi Pilkada Serentak 2018 dari kacamata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)?

Dari kacamata Kemendagri, kami pemerintah mengapresiasi KPU, Panwas, dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang telah bekerja secara independen.

Dan ini sudah di mulai dari Pilkada Serentak 2015, 2017 sampai terakhir ini tahun 2018. Walaupun dinamikanya tinggi, aromanya sudah aroma pileg dan pilpres, tapi secara profesional KPU mampu melaksanakan dengan baik.

Kami pemerintah, khususnya Kemendagri, mengapresiasi kepolisian yang secara terpadu dengan TNI, dengan BIN yang terus-menerus mengamankan, melakukan deteksi sampai area-area tiap kecamatan sehingga lancar.

Sehingga pilkada serentak ini yang aromanya aroma pileg dan pilpres hanya mencatat dua daerah saja yang ditunda, yaitu Dogiyai dan Paniai, Papua karena kondisi daerah.

Akan ada pemungutan suara ulang?

Kami tidak bisa mengoreksi nanti akan duduk bersama dengan KPU termasuk Panwas dengan DPR yang mengawasi PSU-nya ada berapa, kalau data yang kami data ada 60-an pemilihan ulang ditingkat TPS, kemudian laporan Panwas berapa.

Kemudian, ini tidak bisa kita putuskan sekarang berapa hasilnya karena per Senin sore, kemarin sudah 25 pengaduan ke MK.

Berarti kan kami Kemendagri yang tugasnya sekarang menyiapkan agenda pelantikan kepala daerah di 171 daerah, baik gubernur, bupati, wali kota yang hasil pilkada serentak belum dapat memastikan karena menunggu keputusan MK secara final.

Pasangan calon tunggal meningkat di Pilkada 2018, tanggapan Anda?

Siapa yang mengira Makassar, kedua calon tunggal meningkat. Pada 2015 ada 1-2 sekarang ada 16 daerah. Kemudian, sistem noken juga yang ada di Papua ini apakah yang UU besok kan menggunakan e-KTP.

Nah, untuk Papua ini sulit masyarakat untuk mau merekam e-KTP. Nah, bagaimana sistem mekanisme perekaman bagi warga yang di luar negeri, apakah bisa terekam semua, jangan kayak Pilkada DKI Jakarta dulu, hari H pencoblosan yang dari luar negeri pulang semua. Lah, dia belum terdaftar di TPS.

Ada catatan lain dari data pemilih?

Dukcapil kami juga ingin memastikan yang dua juta itu yang datanya data ganda, mohon mereka pro aktif untuk mendatangi kecamatan, dukcapil hanya memastikan dia tinggal di mana, itu penting untuk menentukan DPT yang ada.

DP4 Kemendagri lebih valid?

Kalau DP4 yang dipersiapkan oleh kemendagri sudah valid. Tapi, DP4 kadang-kadang berbeda dengan DPT dan ini satu suara menentukan untuk pileg dan untuk pilpres.

Ini secara umum, tentu kami ingin mendengar bagaimana evaluasi anggota DPR, Komisi II itu yang saya kira semua dapilnya masing-masing. Pemerintah hanya menyediakan DP4-nya. Daftar penduduk yang punya hak pilih.

Kemudian, kami juga memastikan anggarannya cukup tercukupi. Tapi dengan pengalaman KPU dan Bawaslu ini sudah cukup ahli untuk menangani semua permasalahan. agus supriyatna/AR-3