Setelah Kader Gerindra, Giliran Politikus PPP yang Ungkit Fakta Soal Kehadiran Ibas di Rapat DPR

JAKARTA - Kritik soal failed nations dalam kaitan penanganan Covid-19 yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas berbuntut panjang. Ibas mendapat reaksi balik dari beberapa politisi di Senayan.

Ketidakhadirannya dalam rapat-rapat Komisi VI dimana Ibas tercatat jadi salah satu anggotanya diungkit. Adalah Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade yang pertama kali mengungkit itu. Kata anak buah Prabowo Subianto itu, lebih baik Ibas sampaikan kritik dan masukan dalam rapat di Komisi VI ketimbang berkoar-koar di luar, seraya Andre menyindir soal seringnya Ibas tak hadir dalam rapat komisi.

"Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat. Sekali lagi, hadir bisa bisa secara fisik maupun virtual," cetusnya.

Kritikan balik pada Ibas juga datang politikus Golkar, Ace Hasan Syadzily dan politisi PPP yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi. Rupanya, reaksi dari beberapa politisi partai koalisi pendukung pemerintah itu direspon oleh kader Partai Demokrat, Andi Arief. Andi mengkritik balik, bahwa para politisi koalisi pemerintah bersikap ABS atau Asal Bapak Senang.

Tidak terima dituding ABS, Achmad Baidowi menyerang balik. Sekretaris Fraksi PPP ini sama seperti Andre Rosiade mengungkit soal jarangnya Ibas hadir di rapat Komis VI. Padahal, kata Baidowi, rapat di Komisi VI itu adalah jalur konstitusional untuk memberi masukan atau kritikan bagi anggota DPR kepada pemerintah.

"Ada pepatah jangan main api jika tidak mau terbakar. Giliran dikritik balik kok malah sewot. Kami sebagai partai koalisi sama sekali tidak 'ABS'. Jika ada kebijakan pemerintah tidak pas, maka kami kritik ataupun memberikan saran atau masukan, terutama melalui jalur konstitusional yang tersedia. Jadi tidak 'ABS' seperti yang dilakukan," kata Baidowi.

Misalnya, kata dia, terkait penanganan Covid-19, dirinya yang ada di Komisi VI selalu menyampaikan kritik ataupun saran terhadap BUMN yang mendapat penugasan terkait penanganan Covid-19. Khususnya di bidang farmasi. Sementara untuk kementerian lainnya lebih pada penanganan ekonomi.

"Saya itu satu komisi dengan Mas Ibas, insyaallah beliau juga mengikuti perkembangan di Komisi VI. Nah, alangkah produktif jika hal tersebut disampaikan dalam rapat resmi, bukan di media. Atau mungkin pas rapat beliau berhalangan," sindir Baidowi.