Setelah Infrastruktur, Peningkatan Kualitas SDM Jadi Prioritas

JAKARTA - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi agenda prioritas pemerintah yang harus dilakukan setelah pembangunan infrastruktur selesai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal tersebut saat memberikan sambutan rapat terbatas (ratas) terkait penurunan stunting di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4).

Hadir dalam ratas di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala KSP Moeldoko, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menpan-RB Asman Abnur, dan Seskab Pramono Anung.

"Stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas SDM Indonesia, ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa," ucap Jokowi.

Presiden menjelaskan, anak stunting tidak hanya fisik tubuh kerdil, tetapi juga mengganggu perkembangan otaknya. Ke depan, juga akan mengganggu daya serap dan prestasi di sekolah, serta memengaruhi produktivitas dan kreativitas di usia yang produktif.

Karena itu, Presiden menekankan penurunan stunting adalah kerja bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat, terutama ibu PKK. "Perlu diaktifkan secara maksimal fungsi-fungsi posyandu di desa," tuturnya.

Selain itu, Presiden ingin dibuatkan rencana aksi yang lebih terpadu dan terintegrasi yang mempunyai dampak yang konkret di lapangan. Intervensi tersebut mulai dari pola makan, pola asuh dan juga yang berkaitan dengan sanitasi.

"Selama ini kita sudah (tiga tahun ini), membagi biskuit untuk ibu hamil dan balita, dan saya lihat itu belum cukup. Perlu dilengkapi dengan ikan, susu, telor, kacang hijau," ujar Presiden.

Sementara itu, terkait sanitasi masuk pada pelayanan dasar seperti ketersediaan air bersih dan MCK yang harus betul-betul diperhatikan. "Mengedukasi publik dan gerakan hidup sehat perlu dikejar lagi agar lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak menjadi sebuah lingkungan yang sehat," tutup Presiden.

Sinergi Kementerian

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengatakan penanganan atau penurunan stunting harus dilakukan secara bersinergi antara kementerian.

"Tentu saja ini penting untuk Indonesia. Kita sudah punya peta kementerian mana saja yang harus bertanggung jawab untuk bisa melakukan intervensi dan penanganan stunting ke depan," kata Puan.

Puan mencontohkan program Isi Piringku Empat Sehat Lima Sempurna pada waktu dulu. Menurut dia, itu perlu diterapkan dengan metode kekinian. "Kita akan sampaikan Isi Piringku itu di mana dalamnya lengkap dengan produk pangan lokal dari 34 provinsi yang disesuaikan dengan kondisi provinsinya masing-masing," ucap Puan.

Selain itu, lanjut Puan perilaku hidup sehat juga perlu dilakukan. "Kita berolahraga, berlaku hidup sehat, cuci tangan dengan sabun. Tadi juga sudah diintegrasikan tahun ini intervensi stunting itu memang akan dilakukan di seluruh Indonesia. Namun kita akan fokus pada 100 kabupaten dengan 1.000 desa," tutup Puan seraya menambahkan tahun depan menjadi 160 kabupaten menjadi 1.600 desa.

Menkes, Nila Moeloek, menambahkan, adanya stunting pada anak awalnya karena kekurangan gizi. Selain itu, kurangnya Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

"Jika ibunya kekurangan gizi, tentu anaknya jadi kurang gizi dan lahirnya kecil. Jeleknya dia nanti sampai 2 tahun kita tak menyadari, tak memberikan ASI eksklusif, makanan pendamping, anak itu akan menjadi jadi tetap kerdil, pendek," kata Nila.

Menurut Nila, hal ini harus diantisipasi. Karena anak yang stunting nantinya akan melahirkan anak yang stunting lagi.fdl/E-3