Serapan Anggaran PEN Sangat Rendah

JAKARTA - Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang tahun ini masih sangat rendah. Karena itu, pemerintah perlu waspada dan segera mengevaluasi program PEN agar tak memberi dampak buruk pada perekonomian nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebutkan menjelang berakhirnya semester II realisasi anggaran PEN baru mencapai 95,13 triliun rupiah atau seperlima dari total pagu pada 2022 sebesar 455,62 triliun rupiah. Hal ini perlu dievaluasi karena kuartal II-2022 akan segera berakhir.

"Dari segi penanganan kesehatan hanya menyerap 20 persen anggaran atau 24,46 triliun rupiah dengan realisasi klaim tenaga kesehatan, insentif perpajakan, vaksin dan alat kesehatan, pengadaan vaksin, dan dana desa," ujar Misbakhun, di Jakarta, Senin (20/6).

Dia mengingatkan pemerintah harus tetap waspada dan merealokasi maupun refocusing anggaran agar kebijakan PEN dapat lebih maksimal meskipun pandemi Covid-19 relatif lebih terkendali sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran PEN sektor kesehatan.

Realisasi anggaran perlindungan masyarakat mencapai 36,1 persen atau 55,85 triliun rupiah. Realisasi itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, BLT Desa, bantuan pedagang kaki lima warung dan nelayan, serta Kartu Prakerja.

Sebaliknya, anggaran PEN untuk pemulihan ekonomi baru terserap 8,3 persen atau 14,83 triliun rupiah dari 178 triliun rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan sektor pariwisata, dukungan UMKM dan fasilitas perpajakan.

"Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan kajian atas penyerapan anggaran PEN agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Apalagi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi akibat situasi geopolitik global," tegas Misbakhun.

Di sisi lain, PEN juga sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. "Jangan sampai kebijakan PEN yang seharusnya dapat mengantisipasi kondisi pascapandemi Covid-19 justru menjadi terkendala karena tingkat penyerapan yang rendah," tukas Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Koordinasi Kuat

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa koordinasi yang kuat sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan global.

"Respons cepat dari seluruh pihak dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional. Momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi," ujar Airlangga

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, kata dia, pemerintah terus melanjutkan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Untuk PEN, pemerintah tetap memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM.

"Pengembangan UMKM merupakan prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pada setiap periode krisis, UMKM dapat menyumbang 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional," pungkasnya.