Separuh Anggota DPRD Diklaim Dukung Pelepasan Saham Bir

Anggota DPRD pendukung penjualan saham bir melobi anggota dewan lain yang menolak.

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengklaim separuh anggota DPRD DKI Jakarta mendukung pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta. Meski demikian, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan wakil rakyat lainnya yang menolak penjualan saham di perusahaan bir itu.

"Kalau saya sih lagi komunikasi terus sama beberapa fraksi. Mungkin lebih dari separuh fraksi sudah iya. Yang lainnya masih kita komunikasikan," ujar Taufik saat menerima audiensi Notaris Muslim Indonesia, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3).

Menurutnya, pelepasan saham di PT Delta Djakarta sudah tepat dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dia menilai, Pemerintah yang bertugas mengatur peredaran minuman beralkohol di Ibukota menjadi bias karena kepemilikan saham di perusahaan bir.

"Nggak ada strategi khusus. Ya, kita komunikasikan saja, kita kasih argumen secara positioning memang Pemprov tidak tepat disitu. Peran pemerintah, posiotioning pemerintah itu yang paling penting. Nggak tepat disitu," kata Taufik.

Dia menegaskan, fraksi Gerindra menjadi fraksi pelopor yang mendukung pelepasan saham di PT Delta Djakarta. Terlebih, pelepasan saham di perusahaan bir itu merupakan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat Pilkada 2017 lalu yang diusung oleh Gerindra dan PKS.

"Saya sampaikan terima kasih atas suportnya. Akan tetapi ada mekanime yang harus dijalankan DPRD. Fraksi Gerindra dari awal mendukung penuh penjualan saham itu. Disamping haram, positioning pemerintah juga tak tepat punya saham. Seharusnya, saham pemerintah itu untuk pembangunan," jelasnya.

Dukungan Masyarakat

Dalam kesempatan ini, Sejumlah Notaris yang tergabung dalam Notaris Muslim Indonesia (NMI) mendatangi DPRD DKI Jakarta untuk mendukung pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta. Pihaknya menilai, keberadaan Pemerintah di dalam perusahaan bir itu tidak tepat.

"Para Notaris Muslim itu mendukung dan mereka meminta ke DPRD untuk sesegeralah melepaskan saham delta. Saya akan terus lakukan lobby dengan partai lain terutama partai Islam yang ikut menolak menjual. Mudah-mudahan mereka berubah pikiran," imbuh Taufik.

Ketua NMI, Heri Sosiawan saat audensi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, sudah tidak saatnya lagi ada minuman keras yang dijual di Ibukota. Dia mencontohkan Kota Tangerang sudah tegas melarang adanya penjualan minuman keras.

"Kami konsen pada amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Alquran tegas dilarang dan dilaknat dari khamar. Ada 10 hal yang berkaitan dengan khamar, mulai dari peracik, pembawa, yang minum bahkan menawarkan pada yang minum mendapat dosa besar. Kami berharap pemerintah DKI bisa menerapkan (larangan) seperti di Kota Tangerang. Walaupun bukan kota syariah namun kota itu menjunjung akhlakul karimah," ungkapnya.

Sebelumnya gabungan organisasi massa Islam se DKI Jakarta, menyatakan mendukung sikap Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan menjual 26,25 persen saham milik Pemprov DKI yang ada di perusahaan produsen bir PT Delta Djakarta. Pernyataan dukungan itu dikemukakan dalam acara Deklarasi Bersama Ormas Islam se DKI Jakarta, Jumat (22/3) di Jakarta. pin/P-5