Sepakat Gunakan Kode Udara Multilateral

ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM ) merupakan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang membahas penguatan kerja sama pertahanan di kawasan ASEAN, guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN.

Para Menteri Pertahanan (Menhan) ASEAN, Jumat (19/10) sepakat menandatangani pedoman udara multilateral pertama di dunia tentang keterlibatan antara pesawat militer. Ini adalah salah satu dari beberapa hasil yang diharapkan dari ADMM, menyusul diselenggarakannya ADMMPlus pada Sabtu (20/10) yang mencakup Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan AS sebagai mitra dialog.

Di antara item yang tercantum dalam agenda utama, salah satunya adalah kumpulan panduan udara multilateral pertama di dunia yang ditujukan untuk mengelola insiden, terutama di wilayah yang diperebutkan seperti Laut Tiongkok Selatan.

Para pengamat mengatakan kode semacam itu akan mengurangi risiko insiden yang melibatkan pesawat militer dan membangun kepercayaan di antara berbagai pihak.

Sebagaimana dilansir sejumlah media, satu set protokol angkatan laut, Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES), telah diadopsi ADMM-Plus tahun lalu. Tetapi mendapatkan delapan mitra dari platform ini untuk masuk protokol udara baru, akan lebih menantang.

"Ini bukan hanya kalkulus untuk hubungan AS-Tiongkok yang dapat berdampak, tetapi juga antara India dan Tiongkok, Jepang dan Tiongkok, juga AS dan Rusia. Namun, preseden dan dasar CUES yang ada untuk pertemuan maritim menciptakan dasar yang berguna untuk membangun pengaturan serupa untuk udara," kata Mr Nicholas Fang, Direktur urusan Keamanan Global dari Singapore Institute of International Affairs.

Pertemuan baru-baru ini antara kapal perang AS dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan pertanyaan mengenai keefektifan dari kode angkatan laut yang tidak mengikat seperti CUES, tetapi para analis mengatakan pedoman sukarela dan yang diterima bersama ini masih penting.

"Mereka mungkin tidak menghentikan pertemuan sepenuhnya, tetapi mereka melakukan beberapa cara dalam mengurangi kemungkinan salah perhitungan atau insiden, dengan memberikan garis dasar norma untuk dihormati dan dipatuhi. Pada saat yang sama, ini berguna untuk diskusi tentang perjanjian yang akan dilakukan antara semua pemangku kepentingan yang terlibat, pada platform multilateral seperti ADMM-Plus, untuk memungkinkan peningkatan saling pengertian dan juga membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat," ujarnya.

ADMM ke-12 kali ini mengangkat konsep Strengthening Cooperation, Building Resilience. Pertemuan yang berlangsung dari 19-20 Oktober 2018 itu dihadiri 10 negara anggota ADMM yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Philipina, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Agenda utama terkait terorisme juga menjadi prioritas pembicaraan. Pasalnya, terorisme dianggap sebagai ancaman paling serius bagi kawasan ASEAN, dengan kemungkinan pembentukan jaringan pakar pertahanan kimia, biologi, dan radiologi ASEAN.

Pada pertemuan mendatang, negara-negara ASEAN dan Tiongkok dapat memberikan rincian lebih lanjut tentang latihan maritim bersama yang melibatkan angkatan laut dari 11 negara yang akan diadakan di perairan Tiongkok pekan depan.

Semua hasil yang mungkin ini akan membuat pembicaraan keamanan tahun ini menjadi salah satu yang paling diperhatikan sejak ADMM dimulai pada 2006 dan ADMM-Plus pada 2010.

Menhan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan pertemuan tersebut antara lain membahas tentang perkembangan hubungan bilateral dan multilateral dari masing-masing negara, isu-isu regional, kontra terorisme, penanggulangan bencana, Laut Tiongkok Selatan dan lainnya.

Selain itu, Menhan berharap pertemuan kali ini akan membuahkan hasil yang positif yang akan berguna bagi keamanan di kawasan yang pastinya juga akan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Sikap Indonesia

Titik berat peningkatan kerja sama pertahanan antarnegara dan antarkawasan saat ini adalah suatu bentuk dan mekanisme kerja sama penanganan dua ancaman nyata yang aktual dan realistik yaitu terorisme dan bencana alam. Sifat alamiah ancaman tersebut adalah tidak mengenal batas negara, agama, waktu, serta tidak memilih korbannya.

"Terkait terorisme, kita tidak dapat memberikan celah sedikit kepada kelompok teroris dan radikal untuk berkembang dan mengambil Inisiatif serangan terlebih dahulu di seluruh kawasan di dunia," ungkap Ryamizard.

Oleh karena itu, lanjutnya, pertemuan ini menjadi penting ditengah upaya kita bersama untuk mencari format dan platform kerjasama kolektif yang efektif baik yang bersifat strategis maupun operasional.

"Penangangan ancaman terorisme ini harus dilakukan secara Integral dan komprehensif yang meliputi aspek fisik (hard power) dan non fisik (soft power). Karena seperti sering saya kemukakan bahwa penanganan teroris dengan hard power hanya berkontribusi 1 -2 persen, sisanya 98 persen dengan pendekatan soft power ," ujarnya.

Dalam konteks pendekatan soft power Indonesia mengadopsi Konsep Bela Negara. Indonesia telah mengambil langkah untuk menjaga mindset dan jiwa bangsa melalui pemantapan ideologi Pancasila yang dikemas dengan konsep penanaman kesadaran Bela Negara. Tujuannya penanaman nilai-nilai cinta Tanah Air, siap berkorban untuk bangsa dan negara, serta berbuat baik dan taat hukum serta menjauhi paham-paham radikal.

Saat ini, lanjutnya, sudah terbentuk 85 juta kader Bela Negara di mana pada akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi ditargetkan tercapai 100 juta kader dari 260 juta penduduk Indonesia.

"Sebagai Menteri Pertahanan, saya telah mengeluarkan kebijakan untuk menanamkan dan menguatkan konsep kesadaran Bela Negara sejak usia dini hingga perguruan tinggi," ungkapnya.

Dalam konteks kerjasama kawasan dalam kerangka ADMM Plus, sudah saatnya kita juga mengembangkan format kerjasama deradikalisasi dan penguatan mindset dengan mengembangkan metode dan kerangka kerjasama yang efektif untuk memerangi idelogi radikal ini, mengingat setiap negara memiliki tantangan dan keunikan tersendiri dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal ini.

Di samping itu, platform kerjasama keamanan yang sudah ada seperti Trilateral di Laut Sulu dan Our Eyes juga perlu diperkuat dengan dukungan teknologi modern dari negara-negara mitra ASEAN.

Ke depan kerjasama Trilateral akan ditingkatkan dengan operasi Darat Gabungan setelah kesuksesan Operasi Maritim dan Operasi Udara Bersama di Laut Sulu. Operasi Darat Gabungan akan dilakukan melalui 3 tahap yaitu latihan di masing-masing negara bulan depan dan latihan bersama tiga negara di Tarakan Kalimantan, kemudian latihan bersama di Tawitawi, Filipina yang juga akan diperluas melibatkan Singapura dan Brunei. Dan Bila Payung Hukum SOCFA telah disetujui ketiga negara akan dilanjutkan dengan operasi Gabungan di Filipina Selatan.

gma/R-1