Senat AS Akan "Voting" untuk Akhiri "Shutdown"

Washington DC - Senat Amerika Serikat akan mengadakan pemungutan suara pada hari Kamis untuk dua proposal anggaran belanja guna mengakhiri penutupan pemerintahan (shutdown), yakni proposal Presiden Donald Trump untuk 5,7 miliar dollar AS (80,8 triliun rupiah) dinding perbatasan dan anggaran Demokrat yang hanya akan mendanai pemerintahan tanpa tembok perbatasan untuk 8 Februari mendatang.

Ini akan menjadi langkah Senat AS untuk pertama kalinya, guna mengakhiri penutupan pemerintah yang sudah berlangsung selama hampir dua bulan.

Langkah prosedural yang diusulkan oleh Senator Mitch McConnell dari Kentucky, pemimpin mayoritas Republik, dan Chuck Schumer dari New York, pemimpin Demokrat adalah langkah pertama kalinya partai bipartisan sepakat untuk melakukan apa saja sejak penutupan dimulai 22 Desember.

Dengan sebagian besar Partai Republik bersatu di belakang tuntutan Trump mendukung anggaran untuk membuka kembali pemerintah termasuk anggaran tembok perbatasan, dan sebagian besar Demokrat menentang proposal tembok, maka diperlukan 60 suara untuk mengesahkan proposal atau kesepakatan tanpa tembok itu.

Partai Republik merencanakan pemungutan atas proposal Presiden Trump untuk mengakhiri kebuntuan. Tetapi, Demokrat mengulangi penolakan atas tawaran Trump, yakni 5,7 miliar dollar AS untuk dinding perbatasan dengan imbalan perlindungan sementara bagi mereka yang berada di bawah program penangguhan anak-anak yang Ditangguhkan dan program status sementara yang dilindungi.

Bakal Dibatalkan

Namun, hasil voting diragukan jika rencana Trump bisa mencapai 60 suara yang dibutuhkan di Senat, dan jika itu terjadi, RUU itu kemungkinan akan dibatalkan saat ada di meja DPR yang dikuasai Demokrat. Itu berarti Jumat kemungkinan akan datang dan pergi tanpa tindakan untuk mengakhiri penutupan, memaksa 800.000 pekerja federal untuk pergi tanpa gaji untuk kedua kalinya bulan ini.

Tetapi, ada harapan bahwa suara dapat mengantar ke fase yang lebih kooperatif. Jika kedua langkah gagal, suara dapat menambah energi baru untuk upaya menegosiasikan kompromi dua partai. Dengan penutupan pemerintahan memasuki minggu kelima, tekanan muncul di kedua belah pihak untuk membuka kembali pemerintah.

"Orang-orang berkata, bukankah ada jalan keluar dari kekacauan ini? Apakah tidak ada cara untuk meringankan beban 800.000 pekerja federal yang tidak digaji? Apakah tidak ada cara untuk membuat layanan pemerintah buka lebih dulu dan kemudian berdebat apa yang harus kita lakukan untuk keamanan perbatasan?" kata Schumer.

Meski begitu, Trump tetap berselisih dengan Ketua DPR Nancy Pelosi, atas pidato kenegaraannya yang akan datang dengan menggarisbawahi perpecahan partisan telah membantu memicu kebuntuan. Pelosi telah menyarankan bahwa Presiden menunda pidatonya pada sesi bersama Kongres yang dijadwalkan pada 29 Januari sehubungan dengan penutupan pemerintahan sebagian, tetapi Trump tampaknya enggan menurutinya.

Seorang ajudan senior Senat dari Partai Republik mengatakan kemungkinan besar kaum Republik tidak akan menandatangani RUU pendanaan jangka pendek. Jika mereka melakukannya, Presiden tidak akan menandatanganinya. Tetapi, pemimpin Demokrat mendorong Partai Republik untuk menandatangani RUU penghentian kesenjangan agar shutdown bisa dihentikan dan pemeri tahan bisa dibuka kembali.

AFP/SB/P-4