Semua Pihak Harus Patuhi Aturan Kampanye Terbuka

Diharapkan dengan metode kampanye tersebut, para kandidat, baik pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden maupun calon legislatif serta partai politik dapat menggunakan waktu tersebut untuk menyampaikan gagasan dan program dengan lebih terbuka ke masyarakat umum.

Diperlukan pengawasan yang optimal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah dan mengantisipasi dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam kampanye terbuka. Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta bersama awak media mewawancarai anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/3). Berikut adalah hasil pembahasannya.

Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap kampanye terbuka?

Kami sudah melakukan pengawasan terhadap semua proses kampanye terbuka. Kalau ada kampanye rapat umum, ya kita akan hadir di situ. Kalau ada tatap muka, ya kami ada di situ, semuanya. Kalau ada pelanggaran, ya akan kami tindak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Lalu, sejauh ini bagaimana perkembangan pelanggaran kampanye terbuka?

Perkembangan dari daerah belum ada, kalaupun ada pelanggaran pasti sedang di proses. Belum banyak yang kami dapatkan dari sisi pelanggarannya. Sementara ini yang sudah tertangani tadi jam 2, soal Menteri Desa tidak ada cuti, pelanggaran administrasi itu rapat umum. Karena rapat umum baru kemarin, kalau ada masalah baru proses hari kami belum ada update.

Jika terjadi pelanggaran, berapa lama proses yang dilakukan Bawaslu?

Kalau itu jadi temuan atau laporan kita tangani tidak bisa langsung diproses sekarang, perlu pembuktian, ya minimal 14 hari dari temuan atau laporan masyarakat.

Kemudian, Bawaslu telah memberikan akreditasi terhadap 51 lembaga pemantau pemilu, bagaimana tanggapan Anda?

Semakin banyak lembaga pemantau mengawasi, mencermati, melihat, dan mendengar proses pemilu kita, akan semakin baik untuk menjaga kualitas demokrasi dalam pemilu kita. Saya berharap, nantinya pemantauan pemilu dengan segala dinamikanya dapat menjaga kualitas dan integritas proses yang ada pada ujungnya menjaga kualitas hasil Pemilu.

Bagaimana dengan pemantau asing?

Harus mematuhi prinsip-prinsip dasar pemantau soal netralitas, soal independensi, itu menjadi hal utama. Tidak hanya pemantau luar negeri, tetapi juga pemantau dalam negeri. Yang pasti kami senang dengan memberikan akreditasi ke pemantau luar negeri, asalkan mereka mematuhi prinsip-prinsip itu.

Lalu, imbauan dari Bawaslu untuk masyarakat?

Begini ya, lepas dari tugas kita juga ikut melakukan penindakan. Kalau semua partai dan tim kampanye itu taat terhadap aturan, maka jaminannya adalah pelanggaran minim. Pelanggaran minim bukan berarti tidak ada pengawasan, tetapi iktikad baik yang harus menjadi kesadaran publik, kesadaran semua orang, sehingga pemilu kita benar-benar membuat orang yang belum yakin menjadi yakin dalam masalah kampanye ini, bukan malah sebaliknya.trisno juliantoro/AR-3