Semua Pihak Harus Cegah Kecurangan

JAKARTA - Semua pihak terkait mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media massa, akademisi hingga masyarakat luas untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkapkan Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono seiring dengan adanya kekhawatiran akan potensi kecurangan selama pemungutan hingga penghitungan suara. Oleh sebab itu, dia meminta penyelenggara dan peserta pemilu untuk membuktikan komitmennya.

"Penyelenggara dan peserta pemilu harus membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas Pemilu 2024 dengan menjalankan kompetisi ini secara adil dan bersih dari politik uang serta tekanan politik," kata Arfianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/2).

Arfianto kemudian mengatakan perlu langkah bersama untuk mencegah kecurangan. Pertama, kata dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kelompok masyarakat sipil dapat mencegah adanya transaksi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pada tahapan pemungutan hingga penghitungan suara agar tidak terjadi penyelewengan suara.

"Kedua, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, harus memaksimalkan keterbukaan data pemilu untuk mencegah kecurangan pada Pemilu 2024. Misalnya, dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap)," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....