Seleksi CASN Tahun 2022 Fokus Merekrut PPPK

JAKARTA - Dalam rekrutmen pegawai di tahun 2022, pemerintah akan fokus merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Khususnya untuk tenaga guru atau kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan.

Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Rabu (19/1).

Menurut mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut, transformasi digital menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdampak pada kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua instansi pemerintah. Ini yang sekarang sedang dikaji secara menyeluruh.

"Karena itu untuk sementara rekrutmen tahun anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan atau guru dan tenaga pelayanan kesehatan," kata mantan Anggota DPR enam periode tersebut.

Apalagi, lanjut Tjahjo, kondisi saat ini lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana yang diperkirakan 30 sampai 40 persen akan berkurang kebutuhannya seiring dengan progres transformasi digital yang dicanangkan pemerintah. Maka, perlu dipersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan re-skilling. Sehingga mereka mampu melaksanakan pekerjaan yang masih akan dibutuhkan ke depan.

Menteri Tjahjo juga menyinggung soal permasalahan tenaga honorer. Terkait tenaga honorer, kata dia, melalui peraturan pemerintah diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basik seperti cleaning service, security, dan lain-lain disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll).

"Alih daya ke pihak ketiga, sehingga mereka bisa diangkat sebagai karyawan di pihak ketiga tersebut," kata mantan Sekjen PDIP tersebut.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto mengatakan, dunia saat ini mengalami perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga, dan tidak pasti di era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity.

"Dalam menghadapi era ini, pemerintah Indonesia menyadari perlunya melakukan reorientasi program reformasi birokrasi agar dapat beradaptasi melalui pembentukan pemerintahan yang dinamis dan tangkas," kata Erwan.

Menurut Erwan, ada tiga aspek penting yang memungkinkan untuk membangun pemerintahan yang dinamis yakni orang-orang yang cakap, proses yang gesit, dan kebijakan yang adaptif. Maka, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengembangkan sumber daya manusia kompeten dan profesional yang akan berkontribusi pada pengembangan birokrasi yang tangkas. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia telah mengambil tiga inisiatif dalam membangun ASN.

"Pertama, kebijakan sistem merit ASN diterapkan dengan penekanan pada pertumbuhan karier, promosi, dan penugasan berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi. Kedua, meningkatkan sistem manajemen kinerja ASN, dimana ASN yang akuntabel adalah yang lebih dari sekedar melakukan kegiatan rutin," katanya.

Terakhir, kata dia, meningkatkan jumlah ASN fungsional dengan pengetahuan khusus serta meminimalkan jumlah jabatan administrasi umum. Erwan juga memaparkan upaya meningkatkan proses yang gesit dan adaptif melalui pembangunan super apps. Aplikasi super ini dibangun dengan mengintegrasikan berbagai proses bisnis pemerintah dalam sebuah aplikasi super.

"Sebelumnya, berbagai proses bisnis pemerintah dilakukan dalam aplikasi yang terpisah dan tidak saling terhubung. Dengan aplikasi super ini, kolaborasi kerja digital dan kolaborasi proses bisnis sektor antar-pemerintah dibuat melalui koordinasi layar ke layar," katanya.

Dan untuk menciptakan kebijakan yang adaptif, lanjut Erwan, ada tiga inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tiga inisiatif tersebut yaitu mendorong penerapan evidence based policy, deregulasi kebijakan dengan menghapus regulasi yang tumpang tindih dan tidak harmonis, serta mendorong penetapan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan.

"Beragam upaya pembenahan birokrasi pemerintah Indonesia telah membuahkan banyak kemajuan hingga tahun 2020. Skor reformasi birokrasi yang menjadi tolak ukur kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi semakin meningkat setiap tahunnya," ujarnya.