![Selain Diganti, Jumlah Direksi Waskita Ditambah](https://koran-jakarta.com/images/article/phpjevwhm_resized.jpg)
Selain Diganti, Jumlah Direksi Waskita Ditambah
![Selain Diganti, Jumlah Direksi Waskita Ditambah](https://koran-jakarta.com/images/article/phpjevwhm_resized.jpg)
JAKARTA - Selain akan mengganti direksi, Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN) juga akan menambah jumlah direksi PT Waskita Karya Tbk yang bertanggung jawab pada kualitas dan keselamatan kerja.
Penambahan direksi kian mendesak setelah emiten pelat merah ini kembali tertimpa kasus kecelakaan kerja pada proyek rumah susun sewa Pasar Rumput hingga membuat seorang warga tewas. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang, sangat menyayangkan kejadian pada proyek yang dikerjakan oleh Waskita.
Ia kemudian mengistruksikan BUMN Karya menjalankan rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi yang telah disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu. Sebagai upaya pembenahan dalam hal keselamatan kerja konstruksi, Kementerian BUMN berencana untuk menambah satu posisi jabatan direksi Waskita Karya.
Nantinya, pejabat tersebut akan bertanggung jawab penuh terhadap Quality, Health, Safety & Environment (QHSE). "Garis besar tugasnya adalah menjamin kualitas dan keamanan sesuai standar serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan," kata Ahmad Bambang secara tertulis, Senin (19/3).
Rencananya, penambahan direksi Waskita Karya tersebut akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada April nanti. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk segera mengganti jajaran direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Hal itu diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) yang disampaikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. "Sanksi untuk Waskita agar memperbaiki manajemen dan mengganti pejabat sampai dengan direksi, dievaluasi semua," ujar Basuki, Selasa (13/3).
Pergantian jajaran direksi itu diharapkan Basuki dapat dilakukan Rini sesegera mungkin, mengingat para kementerian terkait harus menjalankan hal-hal yang telah diputuskan berdasarkan hasil rekomendasi KKK tersebut.
Tak hanya Waskita, Basuki bilang, hasil rekomendasi KKK juga telah memutuskan sanksi untuk perusahaan karya pelat merah lainnya, seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Virama Karya (Persero).
"Hutama Karya harus ada yang diganti (untuk jabatan) Kepala Proyek. Karena baru sekali, tapi sudah ada yang meninggal. Kalau Virama Karya, teguran keras dan mengganti Kepala Divisi (proyek)," katanya.
Ant/AR-2
Komentar
()Muat lainnya