Sektor Transportasi Paling Terdampak

JAKARTA - Industri transportasi dan pariwisata akan menjadi dua sektor yang paling terdampak kebijakan larangan mudik Lebaran 2021/ Idul Fitri 1442 H. Untuk itu, pemerintah diminta konsisten dengan kebijakan tersebut dan menjalin komunikasi dengan sejumlah pelaku bisnis yang bakal terdampak oleh kebijakan larangan mudik.

"Dampak dari larangan mudik ini nampaknya akan berpusat pada industri transportasi dan pariwisata yang sampai triwulan I-2021 masih jauh lebih rendah daripada sektor-sektor lainnya," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, di Jakarta, Sabtu (28/3).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi paling besar terhadap penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020, yakni minus 0,64 persen dengan laju pertumbuhan minus 15,04 persen. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan devisa pada 2020 hanya empat juta kunjungan dan devisa sekitar 3,54 juta dollar AS.

Hingga awal 2021, kedua sektor tersebut belum juga mengalami perbaikan karena kebijakan pembatasan kegiatan serta larangan masuk bagi wisman.

Pingkan menuturkan, larangan mudik Lebaran tahun ini nampaknya tidak akan memengaruhi perekonomian secara signifikan. Menurutnya, peningkatan konsumsi masyarakat di saat momentum Lebaran akan terpusat di daerah karena kebijakan larangan mudik.

"Biasanya konsumsi masyarakat menjelang Lebaran akan meningkat karena ada THR maupun penerimaan bansos, saya rasa untuk hal ini tetap akan berkontribusi, tapi hanya akan terpusat di daerah tersebut saja karena ada larangan mudik ini," katanya.

Konsistensi Kebijakan

Pingkan menambahkan, berkaca dari pengalaman tahun lalu, pemerintah diharapkan lebih konsisten atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Menurut dia, konsistensi dan komunikasi publik yang baik akan dapat membantu industri, khususnya yang terdampak langsung, untuk menyiapkan strategi bertahan.

"Utamanya berkaitan dengan konsisten kebijakan dan juga komunikasi ke publik atas kebijakan-kebijakan tersebut harus bisa lebih jelas. Hal ini tentu akan membantu para pelaku usaha untuk dapat menyiapkan strategi dalam menyikapi kondisi tahun ini," ucap Pingkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengemukakan larangan aktivitas mudik Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 Masehi diterapkan untuk mengurangi risiko penularan Covid- 19. Muhadjir mengatakan pemerintah telah memutuskan larangan aktivitas mudik Lebaran mulai 6 sampai 17 Mei 2021.

"Tingginya angka penularan dan kematian masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru kemarin juga perlu menjadi perhatian. Kita harus lakukan langkah tegas agar hal itu tidak terulang kembali," ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Idul Fitri 1442 Hijriah, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3).

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama, menyatakan kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah harus disertai langkah koordinasi dan pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait.

"Pengawasan yang ketat ini harus dilakukan di setiap wilayah agar jangan sampai terjadi lagi adanya fenomena truk yang menyelundupkan pemudik yang marak pada mudik Lebaran tahun 2020," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, akhir pekan lalu.

Selain itu, ujar dia, jangan ada lagi kontroversi perbedaan antara larangan mudik dan pulang kampung.