Sekolah Vokasi Mesti Berkerjasama dengan Sektor Industri

JAKARTA - Sektor industri tidak akan sukses tanpa kerja sama dengan sekolah yang berlatar pendidikan vokasi. Sementara itu, tidak ada pendidikan vokasi yang bagus kalau tidak kerja sama dengan industri.

"Jantung revitalisasi pendidikan vokasi adalah kerja sama dengan dunia usaha atau industri, bukan pada kurikulum," kata Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Ananto Kusuma Seta, pada acara kegiatan apresiasi SMK link and match dengan industri unggulan dan kompeten di SMKN 26 Pembangunan Jakarta, Kamis (6/12).

Ia mengatakan kerja sama dengan industri bisa inline-kan dengan kurikulum pendidikan, khususnya di SMK. Siswa juga dapat tempat magang serta infrastruktur SMK juga bisa terbantu.

Ananto menegaskan, ada tiga hal yang bisa diperankan industri yaitu menjadi tempat akses marketing lulusan SMK, akses sumber daya serta menjadi akses sumber ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Division Head Enviroment Social Responsibility PT Astra Internasional, Dyah S Febrianti mengatakan perusahaan mengharapkan kerja sama yang lebih intensif dengan Kemendikbud di bidang vokasi. "Karena Astra punya perhatian besar terhadap vokasi bahkan punya politeknik manufaktur Astra sejak 1995 yang sampai sekarang menghasilkan profesional yang langsung bisa ke industri," ungkapnya.

Menurut dia, input PT Astra Internasional paling baik dari SMK dan dari 220 ribu karyawan Astra di seluruh Indonesia banyak yang berangkat dari SMK. Karena itu, Astra punya kepentingan yang besar untuk bisa menyiapkan lulusan SMK yang siap bekerja dengan keterampilan yang memadai.

Revitalisasi SMK

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengungkapkan, pada 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK berada pada tren positif yaitu sudah mengalami penurunan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan pada tahun 2017 TPT lulusan SMK sebesar 11,41 persen, sementara per Agustus 2018 turun menjadi 11,24 persen dari total angkatan kerja sebanyak 131,02 juta orang.

"Jadi sebenarnya, pengangguran di SMK turun, meskipun porsinya masih tinggi," kata Muhadjir saat membuka Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK, di Jakarta.

Menurutnya, lulusan SMK yang masuk dalam data BPS tersebut bukanlah lulusan yang telah mendapatkan dampak dari kebijakan revitalisasi SMK. Program revitalisasi SMK baru mulai berjalan pada pertengahan tahun 2017, salah satunya dengan melakukan penataan anggaran. Kebijakan Revitalisasi SMK baru berjalan 100 persen pada akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018.

"Kita harapkan dengan revitalisasi SMK, kita bisa tekan tingkat pengangguran SMK. Ini juga jadi tantangan bagi Kemendikbud, apakah bisa membuktikan bahwa revitalisasi SMK berjalan sesuai yang diharapkan," ujar Muhadjir.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonimian), Darmin Nasution, mengatakan Presiden memang telah mengeluarkan Inpres No 9/2016 tentang Revitalisasi SMK, namun kebijakan ini harus terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional.

Survei Angkatan Kerja BPS tahun 2018 mencatat, dari 6,8 juta jumlah pengangguran, 20,7 persen atau 1,4 juta orang di antaranya berasal dari lulusan SMK. Jumlah ini cukup besar mengingat lulusan SMK sebenarnya disiapkan untuk dapat terjun langsung ke dunia industri.

"Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran tersebut ialah ketidakcocokan antara kualitas lulusan SMK dengan kebutuhan industri," katanya. eko/ang/E-3