Sekolah Swasta Murah dan Bermutu Harus Ditingkatkan

JAKARTA - Kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah semakin dibutuhkan untuk menjadi solusi bagi keluarga dengan penghasilan rendah agar mendapatkan akses terhadap pendidikan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Sila Wikaningtyas, mengatakan biaya terjangkau yang disertai dengan kualitas pendidikan menjadi alternatif bagi merekayang sulit mengakses pendidikan di sekolah negeri.

Menurut Sila, banyak alasan yang menyebabkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah (miskin) tidak bisa bersekolah di sekolah negeri, seperti mahalnya biaya pendidikan, tidak bisa memenuhi dokumen persyaratan dan di beberapa daerah, letak tempat tinggal yang jauh dari sekolah negeri.

"Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah," kata Sila.

Berdasarkan hasil penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), jumlah sekolah swasta di Indonesia adalah 35 persen dari total jumlah sekolah secara keseluruhan. "Di sejumlah daerah, jumlah sekolah swasta bahkan lebih banyak dari sekolah negeri," sebutnya.

Sila menjelaskan, untuk di Jakarta misalnya, sebuah sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah per bulanannya sama dengan atau lebih rendah dari 300.000 rupiah.

Walaupun berbiaya rendah, sekolah-sekolah swasta berbiaya murah tersebut tetap memiliki kualitas yang baik. Status akreditasi, jelas Sila, sangat penting bagi sekolah berbiaya rendah karena merupakan prasyarat untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. "Dengan status akreditasi menunjukkan kalau sekolah-sekolah tersebut sudah memenuhi standar nasional," jelasnya.

Kualitas sekolah juga ditunjukkan lewat banyaknya prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kata lain, para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini karena anggapan akan kualitasnya. "Yang mengejutkan, ternyata biaya yang murah adalah alasan terakhir yang disebutkan," kata Sila.

Walaupun demikian, menurut Sila, pemerintah belum memberikan dukungan terhadap kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan sekolah ini.

Pada 2005 lalu, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menghakibatkan penarikan guru-guru honorer dari sekolah-sekolah swasta.

Sila mengatakan masih ada regulasi lain yang dinilai menghambat pembangunan sekolah swasta berbiaya rendah.

Akses Pendidikan

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan masyarakat miskin perlu mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan agar bisa keluar dari kemiskinan.

"Selama ini, di Indonesia terjadi penurunan kemiskinan secara struktural, yaitu kemiskinan yang diturunkan orang tua kepada anaknya. Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan," kata Enny.

Enny mengatakan akses terhadap layanan pendidikan sangat penting dalam program pengentasan kemiskinan. Bila masyarakat miskin bisa mengakses layanan pendidikan, mereka bisa meningkatkan dan mengembangkan potensi mereka. n cit/E-3