Sekjen PBB Sangat Khawatir dengan Perkembangan Situasi di Sudan

WASHINGTON - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres menyatakan kekhawatiran atas pertempuran yang sedang berlangsung antara Angkatan Bersenjata Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di El Fasher, Darfur Utara. "Bentrokan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi penduduk sipil," kata Juru Bicara PBB, Farhan Haq dalam sebuah pernyataan, di Washington, Minggu (11/8).

Seperti dikutip dari Antara, Haq mengatakan pertempuran juga akan semakin memperburuk kebutuhan kemanusiaan di dan sekitar El Fasher, ketika kelaparan telah dipastikan terjadi di Kamp Zamzam di selatan El Fasher dan kemungkinan terjadi di lokasi pengungsian lain di kota itu.

"Sekretaris Jenderal menyerukan kepada semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional untuk melindungi dan mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga sipil, serta memfasilitasi akses kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan," ujarnya.

Sudan terperosok dalam pertempuran antara tentara, yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang merupakan kepala Dewan Berdaulat yang berkuasa dan RSF yang dipimpin oleh mantan wakil Al-Burhan, Mohamed Hamdan Daglo.

Hentikan Permusuhan

Mengulangi seruannya untuk segera menghentikan permusuhan dan gencatan senjata yang langgeng, Haq mengatakan Guterres juga mendesak para pihak untuk kembali ke dialog politik sebagai satu-satunya jalan menuju perundingan penyelesaian konflik.

Sedikitnya 12.260 korban tewas dan lebih dari 33.000 orang terluka dalam konflik yang dimulai pada April 2023, menurut angka PBB.

Krisis kemanusiaan terus memburuk ketika hampir 6,8 juta orang telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan di dalam negeri Sudan atau negara-negara tetangga.

Beberapa perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Arab Saudi dan AS telah gagal untuk mengakhiri kekerasan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut jumlah pengungsi internal (internally displaced people/IDP) akibat konflik perang di Sudan yang mencapai 10,7 juta jiwa, sebagai yang terbesar di dunia.

"Terdapat 10,7 juta internally displaced people dan ini terbesar di dunia," kata Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Pelaksana Menteri Luar Negeri Sudan Hussein Awad Ali Mohammed.

Pada 14 Juni 2024, kata Retno, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan Resolusi 2736, yang antara lain meminta semua pihak yang bertikai memastikan keselamatan warga sipil serta memberikan fasilitas untuk bantuan kemanusiaan.

Berdasarkan data The United Nations Regional Office for Central Africa (UNOCA) per Juli 2024, kata Retno, lebih dari 25,6 juta orang Sudan atau setara 53 persen lebih memerlukan bantuan kemanusiaan. "Data yang sama juga menyebutkan jumlah orang yang sudah mengungsi ke luar wilayah Sudan telah mencapai 4 juta jiwa," kata Retno.

Dalam diskusi kunjungan kehormatan tersebut, kata Retno, Hussein Awad Ali Mohammed menyampaikan keinginan Sudan untuk terus memperkuat kerja sama bilateral, termasuk di sektor pendidikan dan ketahanan pangan.

Menyambut keinginan tersebut, kata Retno, Presiden Jokowi meminta agar konflik dapat segera diselesaikan. "Karena kalau konfliknya sendiri belum diselesaikan maka apa pun yang kita lakukan hasilnya tidak akan maksimal," katanya.

Anadolu-OANA melaporkan El Fasher telah menjadi lokasi bentrokan antara tentara Sudan dan RSF sejak 10 Mei, meski muncul peringatan internasional untuk tidak melakukan pertempuran di kota itu, yang berfungsi sebagai pusat operasi kemanusiaan untuk kawasan barat Darfur yang luas.