Sekjen PBB Dukung Penuh Penyelenggaraan KTT G20 di Bali

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (26/10), mendukung penuh penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November.

"Kami mendukung penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali," kata Sekjen Guterres dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/10).

Guterres menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas berbagai tantangan global yang terjadi pada masa kepemimpinan Indonesia dalam G20, yang di mana berlangsung dalam instabilitas geopolitik dunia, krisis multidimensi, dan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan ini, Guterres menyampaikan perkembangan di berbagai sektor mencakup keuangan, perubahan klim, emerging economies, dan transisi energi, yang di mana Indonesia juga terlibat di dalamnya.

Seperti dikutip dari Antara, PBB meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak climate change.

Tiga Agenda

Dalam kesempatan sama, Menko Airlangga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini. "Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni global health architecture, digital economy transformation, dan energy transition," ujar Menko Airlangga.

Airlangga melanjutkan komitmen negara-negara G20 dalam financial intermediary fund untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) diwujudkan melalui peningkatan alokasi pendanaan.

"Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerja sama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS)," ujar Airlangga.

Menko Airlangga menilai ketahanan pangan Indonesia relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk ke depannya.

Dia mengapresiasi upaya Sekjen PBB dalam pembentukan perjanjian Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives yang akan berlangsung selama 120 hari dari bulan Juli hingga bulan November 2022 ini.