Sekda Diusulkan Jadi Penjabat Kepala Daerah

JAKARTA - Sekretaris daerah (sekda) diusulkan menjadi penjabat (plt) kepala daerah yang kosong karena telah habis masa kerjanya. Usul ini disampaikan aktivis demokrasi, Titi Anggraini, di Semarang, Minggu (24/4).

Menurutnya, kemendagri perlu mempertimbangkan opsi penjabat kepala daerah diisi langsung oleh sekretaris daerah agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para aparatur sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi virtual "Penjabat Kepala Daerah: Antara Daulat Rakyat dan Keserentakan Jadwal Pilkada." Selain merekomendasikan posisi penjabat kepala daerah untuk diisi oleh sekretaris daerah, Titi juga berharap agar pejabat ASN yang diangkat menjadi penjabat untuk dinonaktifkan sementara dari jabatan utamanya. Hal itu perlu dilakukan agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan fokus sebagai penjabat gubernur, bupati, atau wali kota.

"Sebelum mengangkat penjabat, presiden atau menteri dalam negeri, sebaiknya minta pendapat dan masukan DPRD," ujarnya. Sebelum pemilihan nama, agar terlebih dulu minta usulan kriteria yang diharapkan daerah. Setelah memiliki nama calon penjabat, presiden maupun mendagri sebaiknya minta respons atau masukan atas nama calon penjabat tersebut.

Lebih lanjut, Titi menegaskan bahwa personel TNI atau Polri yang sedang dalam penugasan di luar institusi TNI atau Polri tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjabat. "Karena penugasan di luar institusi TNI atau Polri untuk memenuhi kebutuhan di kementerian atau lembaga tersebut. Jadi, bukan untuk posisi penjabat kepala daerah," ujarnya. Sebab, penjabat harus dijalankan secara penuh waktu. Kewenangannya diusulkan setara dengan kepala daerah definitif.

Terkait dengan pemilihan penjabat khusus di Provinsi Papua, Titi berharap agar memperhatikan afirmasi Orang Asli Papua. "Komisi ASN perlu membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk mengawasi pengisian pemilihan penjabat kepala daerah. Mereka juga memastikan netralitas penjabat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024," ucap Titi.

Guna memastikan netralitas, Titi merekomendasikan agar KPK, PPATK, dan aparat penegak hukum dapat lebih bersiaga. Mereka harus jeli atas potensi praktik transaksional dan koruptif dalam pengisian penjabat kepala daerah.