Sebaran Koperasi Belum Merata

JAKARTA - Pemerintah akan mendorong diversifikasi koperasi sehingga tidak hanya berkutat pada aktivitas simpan, pinjam, dan distribusi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemerataan sebaran koperasi yang selama ini di dominasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, ingin membawa koperasi dalam tataran ekonomi yang lebih luas. Sebab, di negara lain, koperasi bisa masuk ke semua sektor usaha. "Makanya kita akan bikin klasifikasi yang ekspor, infrastuktur maupun simpan pinjam supaya ada diversifikasi.

Ke depan mungkin nanti bisa tambahkan lagi, mungkin sektor pariwisata atau lain yang sudah bisa dimasuki oleh koperasi," ujar Bambang seusai memberikan penganugerahan pada 11 koperasi penggerak pembangunan, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (31/7). Bambang mengungkapkan, hingga 5 Juli 2017, jumlah koperasi sebanyak 152.282 unit, terdiri dari koperasi konsumen 97.931 unit (64,31 persen), koperasi jasa 3.661 unit (2,40 persen) dan koperasi pemasaran 3.310 unit (2,17 persen).

Dengan jumlah anggota 26,8 juta. Sementara itu, volume usaha koperasi tercatat sebesar 176,3 triliun rupiah dan sisa hasil usaha senilai 6,2 triliun rupiah. Sayangnya, jika dilihat dari sebarannya, Jawa paling mendominasi dengan jumlah koperasi mencapai 76.971 unit dan Sumatera 30.478 unit.

"Nah, kenapa daerah lain belum? Menurut saya, solusinya adalah tidak dengan replikasi koperasi simpan pinjam ke tempat lain. Tapi, justru kita harus melihat peluang-peluang usaha apa yang cocok di Kalimantan, Sulawesi, sampai Maluku dan Papua. Di situlah kita kembangkan koperasi, tanpa harus dibuat seperti di Jawa dan Sumatera.

Seperti di Papua yang banyak rempahrempah. Kira arahkan ke sektor industri lah atau pertanian kalau di luar Jawa dan Sumatera," ujar Bambang. Menurut Bambang, peran koperasi seharusnya bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tapi seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan. Bappenas ingin koperasi bersaing dan punya daya tawar yang sama, baik dengan perusahaan- perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta.

Keuangan Inklusi

Keberadaan koperasi, kata Bambang, juga bisa menjadi cara untuk mempercepat program keuangan inklusif. Dia berharap masyarakat makin terakses ke sektor keuangan. "Dan itu merupakan lahan bagi koperasi karena koperasi itu kan milik bersama adanya di komunitas, sehingga kita harapkan tidak hanya bank yang bertanggung jawab pada keuangan inklusi, tapi justru koperasi. Menurut saya, koperasi simpan pinjam dan bank saling melengkapi," kata dia.

Keberadaan koperasi, kata Bambang, juga bisa mengurangi kebergantungan masyarakat ke rentenir. Apalagi dengan kekhasan koperasi yang menjangkau micro finance, sementara akses ke perbankan sangat terbatas bahkan sulit. Sementara itu, salah satu pimpinan koperasi yang mendapat anugerah Bappenas, Koperasi Baitul Qoradh Baburrayyan, Rizwan Husin, mengaku selama ini fasilitas pemerintah cukup bagus dalam mendukung kegiatan perkoperasian di daerah.

Hanya saja, beberapa kesulitan masih ditemuinya. Pertama soal kebijakan perpajakan, di mana koperasi setiap transaksi antara tengkulak dengan koperasi dikenakan PPH 0,25 persen bagi tengkulak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sedangkan tengkulak yang ber-NPWP dikenakan pajak 0,5 persen. "Kalau kita jual ke sesama koperasi dikenai pajak PPN 10 persen.

Tentu ini yang terkena imbasnya petani. Mereka akan ditekan oleh tengkulak," kata Rizwan. Hambatan lain, fasilitas badan karantina atau kantor untuk mendapatkan surat keterangan asal barang. Saat ini, untuk menguji produk, mereka harus mendatangkan penguji dari instansi karantina pemerintah yang membutuhkan waktu lama.

ahm/E-10