Sawit Harus Mampu Pacu Ekonomi

JAKARTA - Industri kelapa sawit diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Indonesia Timur. Hal itu seiring dengan pertambahan luas tutupan kelapa sawit di wilayah tersebut.

Luas tutupan kelapa sawit Indonesia sebesar 16,38 juta hektare (ha). Sementara itu, luas tutupan kelapa sawit di bagian timur Indonesia (Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebesar 553.952 ha atau 3,38 persen dari total luas tutupan kelapa sawit nasional. Khusus untuk Papua, luas tutupan kelapa sawit sebesar 58.656 ha dan Papua Barat sebesar 110.496 ha.

Deputi bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua Barat terdapat di beberapa kabupaten, meliputi Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni, dan Fak Fak. Sedangkan lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua terdapat di Nabire, Jayapura, Keerom, Boven Digoel, Mappi, dan Merauke.

"Pola persebaran tutupan kelapa sawit di wilayah ini juga bersifat bergerombol dan berkolaborasi," ujarnya dalam diskusi bertajuk Penguatan Peranan Kelapa Sawit dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur, di Jakarta, Senin (12/4).

Potensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia bagian timur harus terus dilakukan karena bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga menimbulkan multiplayer effect.

Upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan melalui sawit dengan cara program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Secara umum, target PSR pada 2020-2022 mencapai 540 ha di 21 provinsi yang melibatkan kurang lebih 43 ribu pekebun, khusus untuk Papua, target PSR mencapai enam ribu ha. Manfaat PSR, antara lain peningkatan produktivitas tanaman, peningkatan pendapatan pekebun dan pengelolaan sawit berkelanjutan.

"Target PSR pada 2020-2022 di Pulau Papua sebesar enam ribu ha yang terdiri dari Papua Barat sebesar tiga ribu ha dan Papua sebesar tiga ribu ha," ujar dia.

Tantangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Papua, yaitu rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat, infrastruktur dan fasilitas transportasi yang kurang memadai, konflik sosial dengan masyarakat adat dan kapasitas masyarakat yang masih terbatas.

Meski demikian, untuk pembangunan kelapa sawit rakyat, pemerintah mengeluarkan kebijakan, meliputi peremajaan sawit rakyat, program peningkatan infrastruktur dan multimoda di Papua, Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan terakhir perlunya Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

Serap Pekerja

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Justina Sianturi, mengatakan peran kelapa sawit dalam pembangunan dan investasi di Kabupaten Merauke yaitu bagi masyarakat bisa menyerap tenaga kerja sebesar 2.474 warga Papua, memperoleh pendapatan dari hasil kebun plasma dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

Sementara itu, Direkur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mengatakan perkebunan sawit turut membantu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua, khususnya di daerah Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak Fak, dan Merauke. "Secara garis besar, terdapat dua manfaat utama kelapa sawit yang paling dirasakan, yakni penurunan kemiskinan di perdesaan dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung," ujarnya.