Satpol PP Harus Punya Kemampuan Negosiasi dan Mediasi

BOGOR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu dibekali dengan kemampuan berkomunikasi, negosiasi, dan mediasi dalam menyelesaikan setiap persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Kantibmas). Dalam melaksanakan tugas, pendekatan persuasif harus dikedepankan.

"Satpol PP harus punya kemampuan berkomunikasi, negosiasi, dan mediasi dalam menyelesaikan setiap persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat," kata Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dian Andy Permana, saat memberi sambutan di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Mediasi dan Negosiasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Kemendagri) di Bogor, Selasa (29/3).

Menurut Dian, pendekatan persuasif ini dibutuhkan terutama ketika Satpol PP memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat ataupun saat menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pendekatan tersebut perlu diterapkan dengan menghargai hak asasi manusia melalui penerapan teknik negosiasi dan mediasi. "Bimtek ini digelar untuk meningkatkan kemampuan mediasi dan negosiasi aparatur Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Melalui upaya ini, Satpol PP didorong untuk bekerja lebih humanis dan menghargai hak asasi manusia," ujarnya.

Profesional dan Humanis
Halaman Selanjutnya....