Sadar Tidak Akan Menang dalam Perang, Rusia Kini Berencana Membelah Wilayah Ukraina

Dunia digemparkan dengan pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina, Kyrylo Budanov, yang mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin bertujuan untuk merebut bagian timur Ukraina.

"Presiden Rusia Vladimir Putin akan mencoba untuk memaksakan garis pemisah antara wilayah yang tidak diduduki dan yang diduduki di negara kita", ucap Jenderal Kyrylo Budanov pada Minggu (27/22) seperti yang dilaporkan Aljazeera, Senin (28/22).

Ia merujuk pada pembagian Korea setelah Perang Dunia II. Budanov menganalisa dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, bahwa Rusia telah gagal menguasai seluruh negara Ukraina dan kemungkinan akan mencoba untuk membagi negara, mengadopsi skenario seperti Korea Utara dan Selatan.

"Faktanya, itu adalah upaya untuk menciptakan Korea Utara dan Selatan di Ukraina," ujar Budanov.

Semenanjung Korea secara teknis masih berperang setelah konflik pasca Perang Dunia II berakhir dengan gencatan senjata. Kedua Korea kemudian menyegel pembagian semenanjung mereka dengan perbatasan yang dikenal sebagai Zona Demiliterisasi (DMZ). Sebuah perbatasan seluas 4 km dengan panjang 248 km yang sulit ditembus.

Dilansir dari Reuters, Rusia pada Jumat (25/3) mengisyaratkan bahwa pihaknya mengurangi ambisi mereka untuk fokus mengamankan wilayah Donbas, tempat separatis yang didukung Rusia dan telah memerangi tentara Ukraina selama delapan tahun terakhir. bertahun-tahun.

Seorang pemimpin lokal di Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri, bahkan mengatakan pada hari Minggu (27/3) bahwa wilayah Luhansk dapat segera mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia, seperti yang terjadi di Krimea setelah Rusia merebut semenanjung Ukraina pada tahun 2014. Rakyat Krimea sangat memilih untuk memutuskan hubungan dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Di sisi lain, Ukraina melalui juru bicara kementerian luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko justru menolak pembicaraan tentang referendum di Ukraina timur.

"Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum dan tidak akan memiliki validitas hukum," kata Nikolenko kepada Reuters.