Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Saat Ekonomi Nasional Minus, DIY Malah Pasang Target Tumbuh 7 Persen

Foto : pixabay

Wisata masih menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, kunjungan ke salah satu destinasi utama wisata DIY, yakni Candi Prambanan belum balik seperti masa sebelum pandemi.

A   A   A   Pengaturan Font

YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 6,14 persen pada saat pertumbuhan ekonomi nasional masih minus 0,74 pada triwulan 1 tahun 2021. Ingin melanjutkan capaian positifnya, pada triwulan 2 tahun ini Pemda DIY menargetkan pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 7 persen.

"Pemda DIY akan berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga pada angka 7%, sesuai dengan arahan pemerintah pusat," kata Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono, seusai Rakor dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama Kementerian Dalam Negeri, terkait percepatan realisasi APBD 2021, yang dilakukan secara daring dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Selasa (25/05) sore

Tantangan triwulan 2 ini, menurut Beny, adalah masih lambatnya realisasi belanja DIY tahun anggaran 2021 ada di angka 14,48%. "Jumlah persentase ini masih berada jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 19%. Untuk simpanan kas DIY sendiri ada 3.599,92miliar rupiah. Untuk simpanan kas tertinggi itu Provinsi Jawa Timur. Simpanan kas ini biasanya digunakan untuk dana darurat, seperti halnya Covid-19 seperti saat ini. Harapannya, realisasi belanja akan dapat mencapai angka 20%," jelas Beny.

Ke depan, Beny mengatakan bahwa Gubernur DIY akan segera mengumpulkan Kepala OPD DIY untuk segera melaksanakan percepatan realisasi APBD DIY tahun 2021 sesuai ranah masing-masing. "Bulan Juni 2021 ini nanti akan dikumpulkan semua (Kepala OPD DIY), baru satu bulan setelahnya, Mendagri yang akan mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia sekaligus evaluasi Triwulan II," terangnya.

Rendahnya penyerapan anggaran memang menjadi perhatian khusus Menteri Tito dalam rakor tersebut. Mendagri akan melakukan beberapa upaya seperti asistensi langsung kepada pemda yang masih rendah penyerapannya, melakukan koordinasi dengan Kemenkeu, BPKP, KPK, dan Bank Indonesia terhadap Pemda yang memiliki simpanan uang kas di perbankan.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Eko S

Komentar

Komentar
()

Top