RUU Jakarta Mulai Digarap, Kelebihan sebagai Pusat Perekonomian Diperkuat

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyerap aspirasi publik terkait penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta.

"Hanya tersisa kurang lebih 2 tahun, Jakarta sudah tidak lagi berstatus ibukota negara. Karena itu, kita harus menyiapkan RUU khusus tentang Jakarta," ungkap Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, di Jakarta, Jumat (31/3).

Menurut siaran persnya, saat ini tak kurang dari waktu 2 tahun, status Jakarta sebagai ibukota negara akan berakhir saat akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara atau IKN.

Dalam undang-undang dimaksud, sudah ditetapkan ibukota negara Indonesia berpindah ke wilayah Kalimantan Timur. Konsekuensinya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau UU DKI tidak akan berlaku lagi.

Suhajar yang saat ini merangkap jabatan sebagai Pelaksana Harian Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri mengemukakan, naskah akademis RUU Jakarta sudah dibuat Pemprov DKI. Saat ini, Kemendagri membuka ruang luas untuk menyerap aspirasi terkait materi dalam RUU dimaksud.
Halaman Selanjutnya....