RUU Energi Baru dan Terbarukan Jangan Sampai Malah Perbanyak Impor dan Utang

YOGYAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang saat ini tengah menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah untuk menyelesaikan RUU tersebut.

Sayangnya, pengamat energi dari fakultas teknik UGM Dr. Tumiran mengatakan RUU tersebut di atas belum terlihat menumbuhkan manufacturing lokal atau lapangan kerja baru.

"Saya tidak melihat pasal-pasal dalam RUU ini bisa menciptakan ekonomi baru. Bagaimana ekonomi dan lapangankerja kita bisa tercipta. Jangan sampai nanti kita pakai produk dari luar dan kita akan hutang," jelasnya dikutip dari rilis Humas UGM hari ini.

Padahal menurut Tumiran, pengembangan energi baru dan terbarukan apabila dilakukan secara serius akan mampu menumbuhkan penciptaan lapangan kerja dengan tumbuh dan berkembanganya industri manufaktur lokal yang mampu menghasilkan produk EBT dari dalam negeri sendiri.

Selanjutnya menurut Tumiran, kemunculan RUU ini harus diikuti dengan dukungan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang melibatkan banyak kementerian dan instansi serta BUMN untuk mendukung program pengembangkan industri manufaktur. "JikaRUU ini disahkan maka ada 12 PP yang diperlukan, takutnya PP tidak sejalan dengan UU," kata Tumiran.
Halaman Selanjutnya....