Russia: Ukraina Ledakkan Bendungan Kakhovka

DEN HAAG - Russia pada Kamis (8/6) menuding Ukraina di pengadilan tinggi PBB telah menghancurkan bendungan Kakhovka yang berada di wilayah Kherson, Ukraina, dengan serangan artileri.

Pernyataan Russia kepada para hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) muncul saat Moskwa membantah tuduhan dari Ukraina bahwa Russia telah melanggar undang-undang terorisme dengan mendukung separatis di Ukraina timur sejak 2014.

"Ukraina telah menyatakan bahwa Russia meledakkan bendungan Kakhovka. Nyatanya, Ukraina yang melakukannya," kata diplomat Russia, Alexander Shulgin, di pengadilan di Den Haag, Belanda.

"Rezim Kyiv tidak hanya melancarkan serangan artileri besar-besaran terhadap bendungan pada Selasa (6/6) malam lalu, tetapi juga dengan sengaja menaikkan permukaan air waduk Kakhovka ke tingkat kritis dengan membuka pintu air di pembangkit listrik tenaga air sebelumnya," imbuh dia.

Shulgin yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Russia untuk Belanda, tidak memberikan bukti kepada pengadilan untuk mendukung klaimnya.

Sebelumnya Ukraina menuding Russia telah meledakkan bendungan di Ukraina selatan yang dikuasai Russia, hingga menyebabkan bencana banjir besar.

Argumen Kyiv

Sementara itu Ukraina membuka argumen formalnya di ICJ pada Selasa dalam kasus yang pertama kali diajukan pada tahun 2017. Argumen Kyiv itu mencap Russia sebagai "negara teroris" dan mengatakan dukungannya untuk pemberontak di Ukraina timur adalah pendahuluan untuk invasi skala penuh Moskwa pada Februari 2022 lalu.

Mengulangi tuduhan yang dibuat oleh Presiden Russia, Vladimir Putin, dalam upaya untuk membenarkan invasi tahun lalu, Shulgin mengatakan Kyiv tidak memiliki otoritas moral dan dengan sendirinya menindas orang-orang di Ukraina timur.

"Rezim ini naik ke tampuk kekuasaan di belakang kudeta kekerasan pada tahun 2014 di pundak kaum nasionalis yang merupakan keturunan langsung dari kolaborator Nazi dalam Perang Dunia II," kata Shulgin.

Utusan Russia mengatakan pemerintah Ukraina saat ini memiliki pendukung "neo-Nazi" di pos-pos penting termasuk di angkatan bersenjata, dan menuduh mereka melakukan penindasan brutal di wilayah Donbas, Ukraina timur.

Putusan ICJ, yang dibuat setelah Perang Dunia II untuk menangani perselisihan antara negara-negara anggota PBB, diperkirakan tidak akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.AFP/I-1