Ruang Gerak Debitur BLBI Nakal Dibatasi

» Debitur yang belum selesaikan kewajibannya akan dibatasi akses keuangan dan keimigrasiannya.

» Pemerintah jangan terusmenerus memanjakan debitur nakal dengan alasan pertimbangan sosial dan ekonomi.

JAKARTA - Untuk memaksimalkan penagihan utang dan mengembalikan hak negara, pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada 31 Agustus 2022 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Encep Sudarwan, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) aktif yang saat ini ditangani oleh PUPN sebanyak 45.524 tagihan dengan total nilai outstanding mencapai 170,23 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....