RPJMD Pemkot Harus Sesuai Visi Misi Presiden

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada tanggal 3-4 Juni 2019 akan menggelar Rapat Kerja Nasional di Kota Semarang. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, APEKSI bisa berperan aktif mendorong para walikota yang jadi anggota asosiasi agar nanti menyesuaikan RPJMD dengan RPJMN yang merupakan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Apeksi harus berperan aktif mendorong anggotanya yang tersebar di 93 daerah kota otonom dan 5 kota administratif untuk segera mengambil langkah-langkah penyesuaian terhadap Rancangan RPJMN 2020-2025 sebagai penjabaran visi-misi Presiden dan Wapres Terpilih ke dalam rancangan perubahan masing-masing RPJMD pemerintah kota," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (2/7).

Sehingga kata Tjahjo, sinkronisasi pembangunan pusat-daerah berjalan dengan baik. Tidak lupa, Tjahjo mengucapkan terima kasih serta apreasiasi atas dukungan para walikota terhadap pelaksanaan pesta demokrasi kemarin. Karena bagaimana pun, kesuksesan pemilu ada andil besar dari pemerintah daerah. Tjahjo juga meminta, pemerintah kota melalui APEKSI harus terus mengawal dan mendukung pencapaian sisa sasaran pembangunan dalam RPJMN 2014-2019. Sehingga semuanya terlaksana dengan tuntas nanti sampai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik.

"Prinsipnya pemerintah kota harus menjadi contoh tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien," katanya.

Di era teknologi dan informasi, lanjut Tjahjo, pelayanan publik dengan pendekatan digital tak bisa ditawar-tawar lagi. Ini sudah jadi kebutuhan. Diharapkan, dengan pendekatan digital, pelayanan publik bisa melahirkan administrasi pelayanan yang cepat, efisien serta mendukung investasi di wilayah perkotaan. Tentu, pelayanan yang cepat dan efisien sangat penting, sebab Pemerintah Kota akan terus dihadapkan pada tantangan yang pastinya juga jauh lebih besar di masa depan. Tantangan yang dihadapi antara lain tingkat urbanisasi yang masih tetap tinggi, pembukaan lapangan kerja, penyediaan perumahan dan kebutuhan pokok yamg layak, serta persoalan transportasi yang kian kompleks.

"Konsekuensinya, pemerintah kota melalui APEKSI harus terus membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, agar kompleksitas permasalahan perkotaan yang terus berkembang, mampu ditangani secara sinergi," ujar Tjahjo. ags/AR-3