Ridwan Kamil: Kami Akan Perjuangkan Pemekaran

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pemekaran wilayah di Jabar. Pemekaran wilayan ini menjadi salah satu janjinya saat kampanye Pilgub Jabar beberapa waktu lalu. Ridwan mengatakan jumlah penduduk yang banyak di Jabar selalu menjadi komoditas politik namun disisi lain perhatian untuk pelayanan di Jabar masih kurang karena luasnya wilayah dan padatnya penduduk tidak didukung oleh keterjangkauan pemerintah daerah dalam melayani.

"Ada ketidak adilan politik. Jumlah penduduknya banyak, riweuh ngurusnya. Kalau diselesaikan dengan cara biasa sulit, sehingga salah satu caranya adlaah pemekaran wilayah," jelasnya saat diwawancara usai serah terima jabatan di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/9). Ia mengatakan jumlah pemekaran perlu pembahasan lebih rinci terutama dengan DPRD Jabar.

Ia hanya membandingkan wilayah Sumatra dengan hanya 12 juta penduduk memiliki 33 pemerintah daerah, sementara Jabar dengan 45 juta penduduk lebih hanya 28 kabupaten dan kota. "Secara teknis pembahasannya bisa satu seminar, panjang. Tapi yang jelas ada komitmen untuk memperjuangkan pemekaran wilayah di Jabar," tegasnya.

Ia menambahkan pemekaran wilayah sangat memungkinkan dilakukan di Jabar, selain luas wilayahnya juga moratorium pemekaran wilayah tahun 2019 akan dicabut. "Nanti selesai pilpres saya akan meminta ini direalisasikan," tambahnya. Ia mengatakan masih banyak hal yang harus dibenahi di Jabar, namun perlu koordinasi yang baik dengan seluruh kepala daerah.

Untuk itu ia akan memanfaatkan fasilitas IT misalnya membuat grup khusus kepala daerah di jabar agar koordinasi bisa berjalan lebih cepat. "Tak perlu rapat-rapat ketemu, WA grup nanti akan dibuat," katanya. Dalam waktu seratus hari kerja pertama ia mengatakan akan membuat unit kerja khusus yang disebut Jabar Quick Respon.

Unit ini akan menerima keluhan dan masukan dari masayarakat atas berbagai masalah yang ada. Lalu akan dilaksanakan program satu desa satu pesantren, satu unggulan ekonomi, kepala desa harus online hingga ketingkat provinsi untuk mempercepat koordinasi hingga melaksanakan smart city hingga Jabar menjadi provinsi digital. tgh/AR-3