Ridwan Kamil Gencarkan Kemudahan Berusaha untuk Cegah PHK

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha agar mengurangi potensi pelaku industri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis global.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi, perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11).

Dia mengatakan dampak resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023 turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan menimbulkan adanya PHK. "Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi global di tahun depan, tapi kita kompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat," kata dia.

Meskipun tak menampik ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja agar perekonomian terus bergerak. Peningkatan lapangan kerja itu dilakukan dengan memperbaiki iklim usaha dan bisnis sehingga arus masuk investasi terus meningkat.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk 136 triliun rupiah menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker memastikan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik.

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri.

Indah mengatakan Kemenaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik. Dia juga memastikan bahwa Kemenaker telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK di Tanah Air.

Dari koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK di beberapa sektor, meski semua pihak telah berupaya untuk menghindari hal tersebut dan mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari permasalahan hubungan industrial.

Informasi yang didapat terkait PHK, terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. "Namun, informasi dan data ini masih harus kami cross check dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," kata dia. hay/Ant/N-3