RI Perlu Gencarkan Diplomasi Iklim

Salah satu keseriusan itu, menurut Hafidz, yakni aturan pasar dan pajak karbon yang berlaku secara global. Hasilnya secara mengikat dan transparan wajib direinvestasikan bagi upaya mitigasi perubahan iklim, bukan sekadar mencari sumber pendanaan baru atau cenderung menjadi cara baru untuk menjalankan restriksi dagang.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan, di Indonesia, sudah ada skema pendanaan transisi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang mencapai 21 miliar dollar AS. "Meskipun tidak ideal, tetapi paling tidak telah mendorong adanya perencanaan untuk melakukan transisi energi di sektor listrik dengan komitmen pendanaan," ucapnya.

Tugas pemerintah, kata Fabby, adalah memastikan reformasi kebijakan, yang diidentifikasi dalam dokumen investasi dan kebijakan atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), dapat dilakukan segera. "Demikian juga dukungan politik dan pembiayaan dari pemerintah untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lewat skema energy transition mechanism (ETM) country platform juga diperlukan. Ini salah satu tugas dari Kemenkeu," tandasnya.

Seruan Aksi

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengingatkan es Antartika tengah mencair dan menyerukan aksi global untuk mengatasi kekacauan iklim.
Halaman Selanjutnya....