RI Jangan Hanya Jadi Pasar

JAKARTA - Potensi ekonomi digital Indonesia ke depan sangat besar dan bahkan diperkirakan terbesar di Asia Tenggara. Namun, Indonesia jangan hanya menjadi pasar atau konsumen di tengah perkembangan perdagangan secara digital sehingga adaptasi sangat diperlukan.

Pemerintah memperkirakan potensi ekonomi digital di Indonesia pada 2030 mencapai 328 miliar dollar AS atau setara 4.500 triliun rupiah. Angka tersebut mencapai 40 persen dari total potensi ekonomi digital di Asia Tenggara.

Namun, pemerintah sudah mewanti-wanti agar Indonesia jangan hanya menjadi pasar atau konsumen. "Ketika kita hanya menjadi market atau pasar, tidak ada investasi yang masuk ke kita untuk pembuatan lapangan pekerjaan yang membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih besar dari negara lain," kata Menteri BUMN, Erick Thohir pada webinar, Menuju Masyarakat Cashless, yang dipantau di Jakarta, Rabu (3/8).

Karena itu, lanjutnya, pemerintah membuat kebijakan agar sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat diproses di dalam negeri guna membuka lebih banyak tenaga kerja, termasuk SDA yang dibutuhkan dalam perkembangan digitalisasi. BUMN, kata dia, juga didorong untuk melakukan transformasi digital dengan berinovasi dan mendorong pembangunan ekosistem yang dapat membuat bisnis mereka lebih efisien dan memberikan keuntungan.

"Contoh pembuatan platform Ferizy oleh PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) yang membuat penyeberangan truk tidak lagi perlu berjam-jam melalui e-ticketing," katanya.

Pembuatan aplikasi tersebut dapat membantu menurunkan biaya logistik Indonesia yang saat ini masih mencapai 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan meningkatkan trafik pengiriman barang antar daerah.

"Digitalisasi di sektor ekonomi kita juga harus mampu menarik investasi, sehingga kita memerlukan kebijakan lebih dari pemerintah yang mudah-mudahan bisa memastikan bangsa kita tidak hanya menjadi pasar," ucap Erick Thohir.

Bangun Fondasi

Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan APBN menjadi instrumen penting dalam membangun fondasi transformasi digital di Indonesia. Menkeu mengatakan pemerintah menurunkan anggaran seluruh kementerian/lembaga (K/L) selama masa pandemi, kecuali yang memiliki fungsi untuk membantu sektor kesehatan dan transformasi digital.

Belanja transformasi digital selama pandemi Covid-19 tidak dipotong, namun justru ditingkatkan mengingat masyarakat dipaksa mengadopsi teknologi digital dalam berkegiatan seiring tidak diperbolehkan bertemu secara tatap muka. "Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah melihat perlunya sebuah fondasi untuk membangun transformasi digitalisasi melalui investasi infrastruktur digital," katanya dalam webinar "Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi" di Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merupakan salah satu dari sedikit K/L yang anggarannya dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Anggaran Kemkominfo pada 2020 mencapai 20 triliun rupiah naik dari tahun sebelumnya yang hanya 5,3 triliun rupiah dan kemudian kembali naik pada 2021 menjadi 26 triliun rupiah serta 27 triliun rupiah tahun ini.

Anggaran itu dipakai untuk membangun fondasi infrastruktur karena tidak mungkin ada transformasi digital apabila infrastruktur digital tidak tersedia termasuk membangun BTS 4G di 4.200 desa.